Praktik penguasaan tanah oleh para tuan tanah menjadi momok buruk dalam catatan kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 100 hari pertama diperiode kedua ini. Hal ini menjadi kritik aktivis Lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Khalisa Khalid.
Khalisa mengatakan, 100 hari kerja pemerintah tidak menunjukkan perubahan yang signifikan di sektor pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), terutama persoalan pertanian.
Misalnya saja catatan Walhi soal penguasaan lahan pertanian Kelapa Sawit di Jawa. Dimana, kepemilikan lahan dikuasai oleh 25 grup perusahaan kelapa sawit yang menguasai lahan 5,1 juta hektar, atau hampir setengah luasan pulau Jawa yang mencapai 128.297 kilometer persegi.
"Sebagian besar tanah di Jawa sudah tidak dikuasai oleh petani. Sebagian besar sekarang di sana masyarakatnya buruh tani," kata Khalisa saat ditemui
Kantor Berita Politik RMOL, di kantornya, Jalan Tegal Parang Utara, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (3/1).
Penguasaan itu, lanjut Khalisa, juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum berubah signifikan. Sebab, reforma agraria yang digalakkan Jokowi masih tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lahan.
"Dari pendekatan growth (pertumbuhan ekonomi) yang diusung di Indonesia sejak orde baru faktanya gagal. Gagalnya bisa dilihat dari indikator ketimpangan penguasaan sumber daya alam kita hanya oleh segelintir elit dan Taipan yang saya sebutkan tadi," ucap Khalisa.
Selain itu, lahan Perhutani yang seluasa 2 juta hektar di Jawa juga banyak bermasalah dalam hal tata kelolanya.
"Seperti tambang di Jawa Barat misalnya. Jadi mau ngomong apa kita atas nama pertumbuhan ekonomi tadi tapi faktanya melahirkan ketimpangan dalam konteks ekonomi. Dan kedua melahirkan kerusakan lingkungan," tutur Khalisa.
"Jadi 100 hari (pemerintahan Jokowi) ambyar (tidak terkonsentrasi lagi) dengan realitas politik hari ini. Bahkan sejak awal Jokowi bilang genjot investasi," sambungnya.
