Berita

Rocky Gerung/Net

Politik

Polemik Keberadaan Harun Masiku, Rocky Gerung: Kekuasaan Ini Sudah Keropos

SENIN, 03 FEBRUARI 2020 | 14:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Polemik keberadaan Harun Masiku yang masih buron karena lari dari kasus korupsi pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI PDIP Dapil Sumsel I Riezky Aprilia, kembali mendapat tanggapan dari pengamat politik.

Kali ini, Rocky Gerung angkat bicara terkait sikap pemerintah yang terkesan plin-plan menjelaskan keberadaan Harun.

Sebab, ia melihat pernyataan Presiden Joko Widodo yang hanya menyindir penjelasan Menkumham Yasonna H. Laoly soal keberadaan Harun tidak memperjelas keberadaan buronan itu.


Kata Rocky pernyataan politik Kepala Negara itu justru menguatkan adanya permainan politik yang dilakukan oleh para penguasa.

"Permainan semacam ini dengan mudah dibongkar karena logika pembelaannya compang-camping," ucap Rocky.

Selain itu, sikap Yasonna Laoly yang secara tiba-tiba memutasi Direktur Jendral Imigrasi Kemenkumham, Ronny F. Sompie, juga dianggap oleh Rocky sebagai ketidakjujuran pemerintah.

Ditambah dengan temuan CCTV Tempo media di Bandara Soekarno-Hatta, yang memperlihatkan keberadaan Harun di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2020.

"Jadi delegitimasi itu berjalan terus karena ketidakmampuan kekuasaan bersikap jujur terhadap peristiwa itu," kata Rocky.

Fakta-fakta itu yang kemudian disebutkan Rocky sebagai kebobrokan pemerintah. Sebab katanya, keadilan hanya bisa didapatkan ketika penguasa berkata.

"Bahwa ada yang decay (membusuk) dalam kekuasaan. Itu enggak bisa dicegah, karena tidak ada cara lain untuk mengatakan bahwa kekuasaan ini sudah keropos," imbuh Rocky.

Lebih lanjut, pendiri Setara Institute ini berharap Presiden Jokowi sadar bahwa dirinya tengah dikelilingi oleh elite-elite haus kekuasaan.

"Jadi saatnya memang, bukan memindahkan ibukota, tapi memindahkan kepala negara ke tempat seperti suaka politik sebentar, supaya dia bisa mengambil jarak dengan kelompok koalisinya," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya