Anggota DPR Demokrat Herman Khaerun/RMOL
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat Herman Khaerun menyampaikan pemerintah memiliki kewajiban untuk membayarkan utang kepada nasabah JS Saving Plan PT. Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 16 triliun.
Dana tersebut membengkak setelah temuan awal sebesar Rp 13,7 triliun, naik Rp 2 triliun lantaran jatuh tempo pada periode November hingga Desember 2019.
Pernyataan tersebut terlontar saat Herman menjawab soal polemik tulisan SBY, yang dianggap "baper" kasus Jiwasraya. Dia meminta agar pemerintah terus terang mengenai jumlah utang yang harus dibayarkan negara kepada nasabah JS Saving Plan.
“Akhir, November awal Desember 2019 kewajiban yang disiapkan untuk memenuhi terhadap nasabah yang jatuh tempo itu Rp 14 triliun kurang lebih. Kemarin di rapat Panja saya tanya sekarang berapa, sekarang sudah Rp 16 triliun,†kata Herman di acara Crosschek, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (2/2).
Utang negara kepada nasabah Jiwasraya semakin melonjak lantaran perusahaan asuransi pelat merah itu harus beroperasi untuk menyelamatkan modal.
“Artinya kewajiban untuk memenuhi para nasabah, untuk memenuhi capital asuransi, untuk memenuhi terhadap operasional asuransi, ini setiap hari bertambah terus,†urainya.
Pihaknya menambahkan, untuk menyelesaikan masalah nasabah PT Jiwasraya pemerintah harus menyediakan uang sebesar Rp 16 triliun. Jika uang itu tersedia maka masalah penyelesaian nasabah PT. Jiwasraya akan terselesaikan secara menyeluruh.
“Itu juga harus memenuhi hak nasabah secara adil. Jangan sampai yang satu dibayar yang lain tidak. Kemudian baru dibayar setahun dua tahun sudah berhenti. Rumuskan dulu sebaik mungkin, tentu ini bisa menjamin kesinambungan pembayaran secara tuntas,†paparnya.
Pada rapat panitia kerja kemarin dengan Kementerian BUMN dan Jiwasraya, lanjut Herman, disebutkan ada kenaikan 120 persen.
“Kemaren rapat Panja dengan Kementerian BUMN dan Jiwasraya, ada kenaikan. Pasti setiap saat ada kenaikan. Yang harus dipikirkan bagaimana perusahaan ini bisa beroperasi dengan pemenuhan rescue capitalnya yang menyeluruh 120 persen minimal. Itu butuh Rp 32,9 triliun yang boleh jadi ini bisa naik lagi,†tandasnya.
