Pengamat: Penolakan Masyarakat Natuna Dapat Selesai Dengan Komunikasi Terbuka

Kebijakan pemerintah mengenai proses karantina atau observasi kesehatan WNI dari Wuhan di Natuna, Kepulauan Riau telah menjadi keputusan.

Ibarat nasi telah menjadi bubur, apapun konsekuensinya, pemerintah bakal tetap menggelar karantina itu meski warga setempat menolaknya.

Penolakan warga bukan tanpa sebab, masyarakat di Natuna masih dihantui kekhawatiran karena takut terjangkit wabah virus corona yang menjadi alasan mengapa WNI tersebut dievakuasi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin pun menilai kalau pemerintah harus membuka informasi seterang-terangnya mengenai proses karantina ini.

"Ini kan Panglima TNI dianggap tanda kutip berbohong kepada masayarakat, karena dikatakan jarak Rumah Sakit TNI AU jauh dari pemukiman masyarakat," ujar Ujang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/2).

"Tapi dari anggota DPRD tadi mengatakan jaraknya tidak jauh dari penduduk. Artinya ini harus di komunikasikan dengan baik ke masyarakat," katanya menambahkan.

Menurut Ujang, komikasi yang intensif mesti segera dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu 24 jam ke depan. Pasalnya, cuma cara itu yang bisa dilakukan pemerintah untuk meredam aksi penolakan masyarakat Natuna.

"Mereka kalau didekati, diajak bicara juga tidak akan marah. Mereka juga akan terima. Jadi kegiatan darurat melakukan karantina itu juga harus jalan karena waktunya mendesak," jelasnya.

Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan evakuasi masyarakat Natuna dilakukan, pengamat politik dati Universitas Al-Azhar Indonesia itu mengatakan tidak menutup kemungkinan tersebut dilakukan.

"Saya punya keyakinan masyarakat tidak akan mau kalau dilokalisir. Misalkan menghindar dulu dari lokasi. Jadi cukup didekati sejak dini, dan dijelaskan secara koperhensif baik buruknya penanganan karantina tersebut oleh Menkes," pungkasnya.