Berita

Mahasiswa Indonesia di Wuhan/Net

Politik

Seharusnya Menkes Bisa Atasi Penolakan Warga Natuna Terkait Karantina WNI Dari Wuhan

SABTU, 01 FEBRUARI 2020 | 19:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gelombang penolakan yang dilakukan warga Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, terkait proses karantina Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, seharusnya bisa diredam oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, kehadiran Terawan sudah cukup menghapus stigma negatif warga setempat yang merasa tidak dilibatkan dalam keputusan kebijakan tersebut.

"Saya rasa menteri kesehatan cukup ya, menteri-menteri terkait yang harus menyelesaikan penolakan itu. Sehingga masyarakat merasa dihargai dan diajak bicara," tutur Ujang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/2).


Di sisi lain, Ujang berpandangan bahwa usulan kehadiran Presiden Jokowi di Natuna akan terkesan menjadi sesuatu yang dipaksakan. Sebab, ada hal-hal strategis lain yang masih harua dikerjakan oleh Presiden.

"Jadi, karena menteri itu kan pembantu presiden, sudah cukup menteri lah," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu.

Kendati demikian, Ujang tetap berharap agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada kasus wabah virus corona ini.

Pasalnya, kasus ini sudah bersifat internasional, karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan status darurat global terkait virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ini.

"Yang terpenting menurut hemat saya, pemerintah secara profesional melakukan kegiatan darurat. Tapi disaat yang sama melakukan dengan cepat pendekatan kepada masyarakat lokal," pungkas Ujang.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya