Berita

KH Said Aqil di Harlah Ke-94 NU/Istimewa

Politik

Bicara Bobroknya Jiwasraya Hingga Kenaikan BPJS Kesehatan, Said Aqil: Kezaliman Ekonomi

SABTU, 01 FEBRUARI 2020 | 05:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Persoalan kasus gagal bayar polis yang dialami asuransi plat merah, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) turut menjadi sorotan tajam Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj.

Dalam peringatan harlah ke-94 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (31/1), KH Said menyebut kasus Jiwasraya hingga Bumiputera menjadi cerminan bobroknya pengelolaan asuransi di tanah air.

"Kasus gagal bayar beberapa perusahaan asuransi seperti Jiwasraya, Bumiputera, dan Asabri membuka pengetahuan kita bahwa betapa buruknya pengelolaan industri asuransi di Indonesia," kata KH Said Aqil.


Terlebih kasus tersebut diduga terjadi karena lemahnya prinsip kehati-hatian hingga pembelian saham gorengan.

"Kesalahan penempatan investasi hingga rekayasa saham overprice merupakan satu di antara sekian kezaliman ekonomi yang tidak boleh terjadi," jelasnya.

"Nahdlatul Ulama berharap kondisi ini tidak sampai mengarah pada distrust masyarakat pada industri asuransi," lanjut KH Said.

Hal lain yang disinggung saat harlah NU adalah soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai memberatkan masyarakat, hingga wacana pembatasan subsidi LPG 3 kg di tengah himpitan ekonomi.

"Kenaikan iuran BPJS kelas III, wacana pembatasan subsidi gas LPG tiga kilogram, dan rencana impor garam besar-besaran. Terus terang hal ini menjadi keresahan masyarakat. Pemerintah perlu lebih signifikan hadir di tengah kegelisahan masyarakat di bidang perekonomian itu," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya