Berita

Ronny Sompie

Politik

Humas Kemenkumham: Ronny Sompie Bukan Dicopot, Tapi Difungsionalkan

JUMAT, 31 JANUARI 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ronny F. Sompie ternyata bukan dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebab, pencopotan pejabat eselon 1 setara Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham sedianya mesti mendapat Surat Keputusan (SK) pencopotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017.


Salah satu pegawai Humas Media Center Kemenkumham, Yos mengatakan sedari awal bahwa Ronny bukanlah dipecat dari jabatannya melainkan difungsionalkan.

"Beliau (Ronny F. Sompie) difungsionalkan. Karena mau ada tim menyelidiki delay time SIMKIM. Dan eselon 1 SK-nya dari Presiden," kata Yos saat dikonfirmasi, Jumat (31/1).

Perihal ini juga sudah disampaikan Ronny sendiri. Dia menyebutkan dirinya dimutasikan atau dipindahkan jabatan dari jabatan struktural sebagai Dirjen Imigrasi ke jabatan fungsional sebagai Analis Keimigrasian Ahli Utama. Jadi, bukan dicopot.

Ronny juga menjelaskan, istilah pencopotan sama dengan pembunuhan karakter terhadap dirinya.

Secara mendadak Ronny dimutasi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Selasa (28/1). Pengumuman mutasi Ronny diumumkan langsung Yasonna melalui surat perintah nomor M.HH.KP.04. 02-13.

Sebagai pengganti Ronny, Inspektur Jenderal Kemenkumham Jhoni Ginting ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Imigrasi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya