Status Jakarta Harus Dipikirkan Seiring Pembahasan UU Ibukota

Dalam waktu yang tidak lama lagi, Presiden Joko Widodo akan merealisasikan rencana pemerintah memindahkan Ibukota Negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Luar pulau Jawa.

Nantinya, ibukota baru tersebut akan berada di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Seiring dengan niatan Presiden tersebut, Wakil Ketua DPRD DPRD DKI Mohammad Taufik meminta pemerintah pusat untuk segera memikirkan status Jakarta setelah tidak lagi menyandang ibukota negara.

"Saya minta ke pemerintah pusat dan DPR, ketika UU Ibukota ditetapkan maka harus berbarengan dengan status Jakarta apa? Memang pindah secara fisiknyaf barang kali lima atau sepuluh tahun, tapi secara hukumkan sudah dicabut," ujar Taufik kepada Wartawan, Jumat (31/1).

Dalam masa transisi tersebut, Ketua Partai Gerindra DKI itu menekankan, tidak boleh ada kevakuman payung hukum bagi satu daerah.

Sebab, jika terjadi perubahan status atau struktur pemerintahan di suatu daerah, otomatis juga akan berpengaruh kepada perubahan struktur politiknya.

"Kita maunya otonominya di kabupaten/kota, tapi kan di Jakarta batasannya lemah. Karena itu mungkin daerah khusus, ekonomi atau perdagangan. Maka kita perlu pikirin bareng-bareng bentuknya gimana nih pemerintahan daerah khusus itu," demikian Taufik.