Berita

Dirjen Budidaya, Slamet Soebjakto bersama anggota Komisi IV/Dok.Humas KKP

Politik

Genjot Perikanan Budidaya, KKP Siap Jadi Ujung Tombak Perekonomian Nasional

KAMIS, 30 JANUARI 2020 | 23:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot  subsektor perikanan budidaya sebagai ujung tombak perekonomian nasional.

Bukan tanpa sebab, hal itu dilakukan lantaran subsektor perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan menjadi salah satu sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"KKP akan mendukung sepenuhnya pengembangan budidaya melalui kolaborasi antara DPR, Pemda dan stakeholders terkait. Saya pastikan program KKP akan diarahkan secara langsung pada pembudidaya dan fokus pada peningkatan efisiensi dan nilai tambah pendapatan," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, Kamis (30/1).


Keterangan Slamet itu disampaikan menanggapi permintaan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan agar KKP fokus mendorong produksi budidaya agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam pertemuannya itu, Daniel mengutarakan subsektor ini sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Bahkan jika digarap maksimal, nilai ekonominya bisa melebihi sektor migas.

Untuk itu Slamet menegaskan  program-program seperti Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI), budidaya bioflok, dukungan induk dan benih, minapadi dan rehabilitasi kawasan/kolam telah secara nyata mampu memperbaiki struktur ekonomi masyarakat, utamanya peningkatan daya beli dan pendapatan.

"Kami sangat menyadari pentingnya dukungan dari seluruh stakeholders, utamanya dukungan politik dari Komisi IV DPR RI, utamanya terkait regulasi dan penganggaran," jelas Slamet.

"Kami berharap sub sektor perikanan budidaya jadi prioritas kebijakan nasional, sehingga sumber dukungan akan berasal dari seluruh lintas sektor terkait," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya