Berita

Wakil Presiden Maruf Amin/Net

Pertahanan

Belum Ada Rencana Penarikan Aparat Dari Papua, Tunggu Kondisi Aman

KAMIS, 30 JANUARI 2020 | 08:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Papua masih dinilai belum kondusif. Unjuk rasa kerap dilakukan di berbagai wilayah di Papua dan Papua Barat, memancing banyak kekerasan dan tindakan kriminal. Aparat pun mengerahkan banyak personilnya untuk pengamanan.

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pengerahan aparat keamanan di Papua bersifat sementara, bukan permanen. Aparat keamanan akan ditarik jika kondisi Papua sudah kondusif.

"Karena itu kalau situasinya sudah kondusif maka tentu keamanan ini akan ditarik. Presiden juga begitu, jadi hanya sementara bukan menyeluruh," kata Maruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta (29/1).


Menurut Maruf,  konflik di Papua harus bisa diselesaikan melalui pendekatan kesejahteraan. Pemerintah, kata dia, masih terus menggalakkan banyak program untuk menyejahterakan masyarakat Papua.

Pemerintah tengah berupaya terus memajukan Papua lewat infrastruktur dan program peningkatan sumber daya manusia di Papua. Kesejahteraan baik fisik maunpun non fisik diharapkan akan meredakan berbagai konflik, sebagaimana harapan Maruf.

"Pendekatan itu Papua itu sebenarnya prinsipnya membawa kesejahteraan fisik maupun nonfisik, pendidikan, jalan, infrastruktur dan lainnya," kata Maruf.

Pendekatan keamanan dilakukan karena banyaknya konflik yang terjadi.

"Kalaupun dilakukan terpaksa. Untuk membuat keadaan kondusif, sementara sifatnya. Mengkondisikan dengan baik. Kita mengharap tidak terlalu lama, secepatnyalah, harapannya," kata Maruf.

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian dalam suatu pernyataannya menegaskan belum ada rencana penarikan ribuan personel TNI-Polri yang saat ini ditugaskan di Papua. Penarikan dilakukan jika kondisi Papua benar-benar aman.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya