Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly tidak terima dengan desakan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut dirinya layak dipecat sebagai menteri usai mencopot Ronny F. Sompie dari kursi Dirjen Imigrasi.
Menurut Yasonna, tidak ada mens rea (unsur subjektif) dirinya dalam kasus Harun Masiku, jadi ICW tidak layak mengungkapkan hal demikian.
"Itu hak dia bicara, urusan dia. Tapi kan lihat dulu, ada gak faktor-faktor mens rea-nya," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1).
Menteri asal PDI Perjuangan ini pun membantah dirinya buang badan lantaran mencopot Ronny pasca pihak imigrasi meralat informasinya soal keberadaan Harun Masiku yang ternyata pada 7 Januari 2020 sudah berada di Indonesia.
Menurutnya, Ronny dicopot karena paling bertanggung jawab atas salah informasi keberadaan buron KPK Harun Masiku. Saat itu imigrasi menyebut per 6 Januari 2020 Harun berada di luar negeri.
"Tanggung jawabnya siapa yang paling apa di situ. Sistemnya saya sudah berapa bulan yang lalu bilang perbaiki sistem itu," tukasnya.
ICW menilai pencopotan Ronny dinilai tidak cukup. Sebab, jabatan tertinggi pada institusi Kementerian Hukum dan HAM yaitu Menkumham Yasonna.
"Lebih baik Yasonna juga dicopot oleh Presiden Jokowi. Sebab, bagaimana pun dia merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM," kata Kurnia saat dikonfirmasi, Selasa (27/1).
Kurnia menilai, Kementerian Hukum dan HAM telah diduga menyebarkan informasi sesat kepada publik soal keberadaan buronan KPK, yaitu kader PDI Perjuangan Harun Masiku.
Terlebih, Yasonna sempat "ngotot" bahwa Harun berada di luar negeri sejak 6 Januari 2020. Padahal, Harun sempat melintas di Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Januari 2020.
"Faktanya dia (Yasonna) telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku. Jadi harusnya Yasonna ikut bertanggungjawab atas situasi hari ini," tegas Kurnia.
