Berita

Pertemuan Nasdem dan PKS/RMOL

Politik

Presiden PKS Keluhkan Proses Penyusunan Draf Omnibus Law Ke Surya Paloh

RABU, 29 JANUARI 2020 | 17:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pertemuan Presiden PKS Sohibul Iman dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh turut membicarakan soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga hari ini.  

Dalam kesempatan itu, Sohibul terkesan mengeluhkan proses penyusunan draf ommnibus law. Sebab beberapa waktu lalu, beredar luas di publik suatu draf peraturan perundang-undangan berjudul 'Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja'.

"Tadi saya sampaikan ke Bang Surya, tolong pemerintah di dalam menggulirkan omnibus law ini perlu betul-betul ekstra hati-hati, dikelola dengan baik, jangan sampai omnibus law ini drafnya belum disampaikan ke DPR tapi kemudian muncul draf-draf yang sulit dipertanggungjawabkan," kata Sohibul di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).


"Ini saya kira justru akan menimbulkan persepsi yang buruk sebelum undang-undang itu ada," sambungnya.

Bagi PKS, tutur mantan Wakil Ketua DPR ini, omnibus law merupakan suatu hal yang penting. Karena, pertama kali dalam sejarah pemerintahan di Indonesia menggabungkan 79 undang-undang ke dalam suatu draf rancangan undang-undang (RUU).

"PKS berpandangan omnibus law ini merupakan suatu yang sangat penting. Dan karena itu, menangani omnibus law ini harus betul-betul ditangani secara baik, tidak boleh serampangan," jelasnya.

Lebih lanjut, Sohibul berharap agar penyusunan omnibus law ini bisa segera dibahas di parlemen. Sebab, PKS juga akan mendukung pembahasan RUU ini ke depannya.

"Kalau itu bisa dijaga bersama, maka insyaallah kami di DPR akan sama-sama melakukan pembahasan. Sehingga kalau drafnya seperti ini maka hasilnya bisa jauh lebih baik untuk kepentingan kita bersama," pungkas mantan Rektor Universitas Paramadina ini.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya