Tidak Membanggakan, 100 Hari Kerja Jokowi Sepi Kebijakan Hebat

Belum tampak adanya gebrakan kebijakan yang bisa rakyat Indonesia kagumi dari 100 hari kerja pertama Presiden Joko Widodo di periode kedua ini.

Analis politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyebutkan 100 hari kerja Jokowi-Maruf Amin baru sebatas memperkokoh rekonsiliasi dan mengamankan posisi serta belum banyak bergerak melakukan hal besar.

“100 hari yang masih sepi dengan kebijakan-kebijakan hebat. Masih belum banyak melakukan kebijakan fundamental,” ucap Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/1).

Direktur Indonesia Political Review ini bahkan mencatat dalam 100 hari kerja Jokowi rakyat malah disuguhkan dengan kebijakan kontroversial yang dianggap menyengsarakam rakat kecil.

“Bahkan 100 hari rakyat disuguhi kenaikan iuaran BPJS hingga 100 persen, kenaikan tol, dan akan dinaikannya harga gas 3kg. 100 hari Jokowi juga diwarnai banyak munculnya kasus korupsi di BUMN,” katanya.

Ujang juga melihat 100 hari kerja Jokowi memperlihatkan KPK tak berdaya mengusut kasus dugaan suap yang melibatkan kader PDI Perjuangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Juga 100 hari KPK yang tak berdaya mengusut kasus Harun Masiku,” urainya.

Dia pun mengingatkan pemerintah agar dapat merealisasikan janji kampanye pada Pilpres 2019 lalu dalam kerja besar membangun Indonesia.

“Selama janji kampanyenya dilaksanakan, maka pemerintah akan baik-baik saja. Namun jika pemerintah banyak bohong, tentu rakyat bisa marah,” pungkasnya.