Berita

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Net

Dunia

Trump's Plan: Palestina Boleh Negosiasi Dengan Israel, Tapi Tidak Bisa Ubah Peta

RABU, 29 JANUARI 2020 | 13:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan isi rencana perdamaian di Timur Tengah atau Trump's Plan. Pengumuman tersebut Trump sampaikan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Selasa (28/1).

Sebelum memaparkan rencananya, Trump mengatakan proposal perdamaian tersebut telah memberikan banyak hal untuk Palestina dan mungkin akan menjadi kesempatan terakhir bagi mereka.

"Hari ini, Israel mengambil langkah yang besar untuk mencapai perdamaian," ujar Trump.


"Visi saya memberikan sebuah win-win opportunity untuk kedua belah pihak, solusi realistis untuk dua negara yang akan menyelesaikan risiko kenegaraan Palestina bagi keamanan Israel," lanjutnya.

Seperti yang dirangkum oleh BBC, ada beberapa poin dalam proposal perdamaian Trump. Pertama, AS akan mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang sesuai dengan rencana perdamaian. Di mana Trump mengaku, peta dalam proposal perdamaian itu telah menunjukkan kompromi teritorial dari Israel.

"(Peta itu akan) lebih (luas) dua kali lipat dari wilayah Palestina dan memberikan ibukota Palestina di Yerusalem timur," ujar Trump.

Dengan begitu, Trump mengatakan Yerusalem akan tetap menjadi ibukota Israel yang tidak terbagi.  Ia juga menambahkan, di Yerusalem timur, AS akan membuka kedutaan.

Menanggapi ini, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyatakan rencana Trump akan memberikan Palestina kendali hanya atas 15 persen dari wilayah Palestina di masa lalu.

Selanjutnya, Trump menegaskan bahwa pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki oleh penduduk Israel akan tetap ada. Padahal, Tepi Barat sejak dulu adalah wilayah yang dikuasai oleh Palestina di mana banyak dari penduduknya tinggal di sana.

"Tidak ada warga Palestina atau Israel yang akan diusir dari rumah mereka," tegas Trump.

Trump juga mengatakan, Israel akan berkoordinasi dengan Yordania untuk memastikan status quo dan mengelola situs suci di Yerusalem. Bagi umat Yahudi, situs suci di Yerusalem adalah Yemple Mount sementara untuk umat Islam adalah al-Haram al-Sharif.

Kemudian, Trump menerangkan, wilayah-wilayah yang telah dikompromikan di peta proposal perdamaiannya akan berlaku selama empat tahun.

Selama empat tahun itu, Palestina dapat bernegosiasi dengan Israel namun tidak bisa mengubah peta. Palestina juga bisa berusaha memenuhi kriteria untuk menjadi negara selama itu.

Sebelum mengakhiri pengumumannya, Trump mengatakan Palestina hanyalah korban eksploitasi bagi kepentingan-kepentingan pihak untuk memajukan terorisme dan ekstrimisme. Namun, warganya berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

"Palestina berada dalam kemiskinan dan kekerasan, dieksploitasi oleh mereka yang ingin menggunakannya sebagai pion untuk memajukan terorisme dan ekstremisme. Mereka layak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik," tuturnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya