Kementerian Pertahanan mendapat alokasi APBN tertinggi pada 2020 yaitu sebesar Rp 127 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap anggaran tersebut digunakan dengan semestinya agar dapat mendukung industri strategis Indonesia. Ia mengandalkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar efisien dalam belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi, Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui postur anggaran Kemenhan memang paling besar dibanding kementerian lain. Namun, ia menegaskan anggaran tersebut dibagi kewenangannya pada lima kuasa pengguna anggaran (KPA).
“Kemenhan sendiri mengelola 21 persen dari anggaran tersebut. Kan ada KPA lainnya seperti Mabes TNI 9 persen, AD 60 persen, AL 20 persen, dan AU 17 persen,†urai Dahnil dalam wawancara Selasa (28/1).
Dahnil juga menegaskan untuk biaya alutsista sendiri disediakan 30 persen dari total anggaran.
Untuk impor masih lebih besar karena menurut Dahnil tak semua tank Pindad memiliki kandungan lokal secara keseluruhan.
“Dia bisa juga assembly perakitan beberapa komponen dibeli dari luar negeri. UU pertahanan mengatur berapa kandungan lokal. Artinya belum seluruhnya alutsista bisa dikover dalam negeri," katanya.
Keputusan impor diambil karena faktor pertimbangan spesifikasi, teknologi, dan kapasitas industri pertahanan dalam negeri.
"Untuk beberapa produk alutsista harus beli dari luar negeri," kata Dahnil.
Dalam pembelian alutsista, tidak bisa dikaitkan dengan urusan politik. Indonesia punya kemerdekaan untuk menentukan dari mana membeli alutsista.
“Misal harus dari AS, Rusia, Jerman, tak ada keharusan. Keputusan politik pembelian berangkat dari politik bebas aktif. Yang harus dipertimbangkan fungsinya yang tepat guna, geostrategis, dan bebas embargo," tegas Dahnil.
