Berita

Eks Dirut TVRI Helmy Yahya/Net

Politik

Rapat Dengan DPR, Helmy Yahya Jelaskan Bantahan Tudingan Dewas TVRI Soal Liga Inggris

RABU, 29 JANUARI 2020 | 03:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Direktur Utama TVRI Helmy Yahya angkat bicara soal tayangan Liga Inggris yang dipersoalkan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI disebut mencari keuntungan personal. Padahal, hal itu keliru dan justru meningkatkan kualitas siaran di televisi pelat merah itu.

Demikian disampaikan Helmy saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI, Selasa (28/1).

"Tidak benar kalau TVRI didominasi oleh program asing," tegas Helmy.


Ia mengurai bahwa program asing yang disebut Dewas TVRI untuk menjatuhkan popularitas kinerja dirinya untuk meningkatkan televisi pemersatu bangsa itu. Sebab, Helmy telah berupaya sekuat tenaga untuk memajukan TVRI.

"Tidak sampai 10 persen durasinya dari total hampir 8000 jam nasional. Belum lagi TVRI punya 30 stasiun daerah sampai ke Papua barat, setiap hari bersiaran 4 jam, semuanya lokal. Keseriusan ini berbuah TVRI mendapatkan kepercayaan," tegasnya.

TVRI, kata Helmy, dengan prestasi atlet Indonesia yang membaik adalah minions, daddis, Jojo, ginting, praven jordan dan setiap yang ditayangkan rating dan share-nya justru meningkat pesat.

"Kami dapat kepercayaan untuk menayangkan Liga Inggris, dengan harga sangat murah. Harganya 3 juta dolar AS, 1 juta dolar itu komitmen diambil iklannya. Kami cuma bayar 2 juta dolar. Kalau dihitung dapat 76 game, dapat preview, dapat higlight 1 jam 38 minggu dapat after match 1 jam setelah match," demikian Helmy.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya