Berita

Perdagangan Hewan Liar di China/Net

Global

Baru sekarang Pemerintah China Larang Perdagangan Satwa Liar

SENIN, 27 JANUARI 2020 | 06:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China akhirnya melarang perdagangan satwa liar hingga epidemik virus corona bisa dibasmi. Larangan itu diberlakukan setelah kuat dugaan bahwa virus corona ditularkan ke manusia melalui pasar hewan di Kota Wuhan.

Pelarangan satwa liar itu berlaku baik di pasar, supermarker, restoran maupun secara online, Minggu (26/1).

Kementerian Pertanian dan Kehutanan China menegaskan, setiap tempat yang membiakkan satwa liar harus diisolasi. Mereka juga melarang kegiatan mengakut satwa liar dengan transportasi.


Anzhong Huang, seorang ahli kesehatan publik di Kementrian Luar Negeri China menyebutkan, jual beli hewan hidup berakar dalam budaya China, meskipun itu ilegal.

Pemerintah mengajak kerja sama masyarakat untuk segera melaporkan ke nomor hotline jika mengetahui ada perdagangan satwa liar ilegal dan mengenakan sanksi tegas sesuai hukum.

Muncul pertanyaan, apakah peraturan hanya berlaku selama pemerintah memberantas virus corona, lalu akan berlaku kembali, seperti kejadian wabah SARS pada masa lalu.

Direktur Wildlife Conservation Society, Christian Walzer, menyebut peraturan itu merupakan langkah yang harus segera diambil saat ini, dan sebaiknya juga tetap berlaku untuk seterusnya.

"Pelarangan itu harus terus dilakukan, tidak hanya di China, tetapi di negara-negara lain, penjualan satwa liar, mengonsumsi satwa liar, atau memperjualbelikannya,” katanya dalam sebuah pernyataan, mengutip Washington Post, Minggu (26/1).

SARS diduga berasal dari musang palem yang ada di pasar di provinsi Guangdong selatan yang telah  menewaskan lebih dari 750 orang di Tiongkok dan di tempat lain.

Ilmuwan Cina mengatakan wabah virus corona baru menyebar dari Pasar Makanan Laut Huanan di pusat kota Wuhan.

Pemerintah kota telah menutup pasar makanan laut itu pada awal Januari setelah banyak kasus pertama coronavirus muncul pada orang yang bekerja di sana.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito

Minggu, 08 November 2026 | 14:30

Putin Pastikan Rusia-AS-Ukraina Kembali Berunding Pekan Depan di Abu Dhabi

Minggu, 08 November 2026 | 14:26

Plt Bupati Klaten Dicecar KPK soal Penerimaan Uang Hamenang dan Era Sebelumnya

Minggu, 08 November 2026 | 14:19

Al Aqsha Travel Gelar Akademi Marketing Haji untuk Perkuat Kompetensi Mitra

Minggu, 08 November 2026 | 14:02

Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum Gegara Namanya Dikaitkan dengan Isu Penyadapan Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 13:47

Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Jepang, 20 Orang Terluka

Minggu, 08 November 2026 | 13:42

Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Minggu, 08 November 2026 | 13:28

Green Wakaf, Memperluas Manfaat Wakaf untuk Menjaga Kelestarian Alam

Minggu, 08 November 2026 | 13:08

Pengamat: Peran Seskab Teddy Strategis dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Minggu, 08 November 2026 | 13:02

AS Siapkan Rp362 Miliar untuk Pembocor Informasi Nuklir Iran

Minggu, 08 November 2026 | 12:40

Selengkapnya