Berita

Menko Polhukam Mahfud Md/Net

Pertahanan

Mahfud Minta Malaysia Ikut Tanggung Jawab Terkait Penculikan WNI Oleh Abu Sayyaf

SABTU, 25 JANUARI 2020 | 19:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf kepada WNI terjadi lagi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengomentari kasus yang kerap terjadi itu.

Menurutnya, dalam hal ini Malaysia sudah semestinya ikut bertanggung jawab.

"Saya akan berundinglah, akan bicara dengan pihak Malaysia agar sama-sama ambil tanggung jawab peristiwa yang berkali-kali terjadi. Sudah 44 orang kita diculik, sekali culik 3-5 orang," kata Mahfud di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (25/1).


Penyanderaan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas. Dari semua korban penculikan Abu Sayyaf, pemerintah telah berhasil membebaskan 38 WNI, sementara satu orang tewas melarikan diri dengan cara terjun ke laut.

"Semua berhasil dibebaskan tetapi buang biaya, waktu dan sebagainya," kata Mahfud lagi.

Mahfud mengingatkan lagi tentang keberadaan Malifindo. Poros Mafilindo telah ada sejak era Presiden Sukarno, yaitu kerja sama Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Lewat Malifindo, diharap bisa terjalin kerja sama untuk mengusir Kelompok Abu Sayyaf.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan pemerintah Indonesia sudah memberikan pernyataan resmi meminta peran aktif Malaysia dalam mengantisipasi dan menangani Kelompok Abu Sayyaf.

Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu dalam kunjungan ke Indonesia kemarin mengatakan masalah penyanderaan nelayan Indonesia menjadi salah satu topik yang dibahas dengan Menhan RI Prabowo Subianto.

Sabu mengaku Malaysia kesulitan mengamankan perairan yang rawan pembajakan. Malaysia juga memerlukan kapal serta peralatan lebih canggih untuk mendeteksi kapal-kapal pembajak.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya