Berita

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto(tengah)/RMOL

Politik

Ini Alasan Menhan Prabowo Minta Rapat Soal Natuna Digelar Tertutup

SELASA, 21 JANUARI 2020 | 01:33 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kementerian Pertahanan bersama dengan Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) mengenai persoalan Natuna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Namun demikian, rapat yang dihadiri sejumlah anggota Komisi I PDR; Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto; dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta beberapa lembaga terkait itu digelar tertutup.

Awalnya, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Utut Adianto sempat mempersilakan kepada hadirin untuk dimintai pandangan apakah rapat tersebut digelar terbuka atau tertutup.


"Saya minta pendapat teman-teman, rapat ini terbuka atau tertutup?" tanya Utut kepada hadirin.

Menanggapi hal itu, Menhan Prabowo Subianto berpendapat bahwa rapat tersebut sebaiknya digelar secara tertutup lantaran akan membahas persoalan pertahanan negara.

"Saya menyarankan si terbuka, tapi sekali lagi karena ini menyangkut masalah pertahanan, saya mohon tertutup agar jawabannya bisa lebih lugas dan terbuka untuk wakil-wakil rakyat sebagai pertanggung jawab kami, pemerintah kepada wakil rakyat," kata Prabowo.

"Sekali lagi, karena ini menyangkut masalah sangat penting dan menyangkut rahasia negara, saya mohon tertutup," sambungnya menegaskan.

Mendengar penjelasan Menhan, Utut akhirnya mengetuk palu menandakan rapat disepakati digelar tertutup.

"Kalau kita terlalu terbuka langkah kita enggak ada gunanya, jadi saya mohon persetujuan teman-teman ini, kita sepakati mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kita gelar tertutup ya," ujar Utut yang dibalas dengan persetujuan para anggota Komisi I DPR yang hadir.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya