Berita

Konpers PDIP yang dihadiri politisi sekaligus Menkumham Yasonna Laoly/Net

Politik

Rajin Safari Usai OTT, Pengamat: PDIP Seolah-olah Menempatkan Hasto Jadi Martir

SENIN, 20 JANUARI 2020 | 06:24 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada tanda tanya besar di balik manuver Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke sejumlah lembaga seperti Dewan Pengawas KPK, hingga ke Bareskrim Polri usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

"Ini tentu ada sesuatu, apa yang ditakuti PDIP untuk dibongkar?" kata pengamat politik Igor Dirgantara kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/1).

Ia menduga, manuver PDIP berkenaan dengan kasus OTT KPK yang juga melibatkan politisi PDIP, Harun Masiku yang masih buron. Terlebih belakangan ada dugaan keterlibatan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam kasus tersebut.


"Kalau saya lihat, dugaannya PDIP berusaha agar Hasto tidak ditangkap, jadi seolah-olah menempatkan (Hasto) kayak korban, kayak martir. Yang ingin dicegah itu dugaan keterlibatan Hasto. Dari awal Hasto juga sudah bilang jadi korban framing," sambungnya.

Hal lain yang bisa dimaknai dalam manuver PDIP yakni upaya membungkam sejumlah pegiat antikorupsi yang vokal terhadap isu pelemahan KPK.

Pembungkaman tersebut dilakukan dengan cara memperlihatkan bahwa ada ketegasan KPK dalam menindak politisi, termasuk PDIP sebagai partai penguasa.

"Salah satu aktor yang melemahkan KPK kan Jokowi dan kedua DPR. Itu sudah jadi rumusan untuk kalangan pegiat antikorupsi. Jadi skenarionya cuma ribut di awal, semacam bluffing politik yang dimainkan, nanti adem kembali," tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya