Berita

Kesultanan Selacau/Repro

Nusantara

Kesultanan Selacau Diklaim Bagian NKRI Dan Diakui PBB

SENIN, 20 JANUARI 2020 | 03:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Setelah Sunda Empire, publik dihebohkan dengan kemunculan Kesultanan Selacau di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dilansir RMOLBanten, Kesultanan Selacau didirikan oleh Rohidin (40) yang mengaku keturunan kesembilan dari Raja Pajajaran Surawisesa dengan gelar Sultan Patra Kusumah VIII.

Kesultanan ini tepatnya berdiri di Kampung Nagaratengah, Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.


Berbeda dengan kedua kerajaan sebelumnya, yakni Keraton Agung Sejagat dan Kasultanan Karaton Pajang di Jawa Tengah yang juga membuat gempar publik, Kesultanan Selacau,tetap menyatakan dukungan dan bergabung dengan pemerintahan sah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 2004 lalu.

Rohidin menyatakan, Kesultanan Selacau telah berdiri lama berikut struktur pemerintahan kesultanan, serta keberadaannya telah diketahui masyarakat luas.

Untuk itu Rohidin sendiri tidak khawatir nanti kerajaannya bakal dipersoalkan polisi. "Yang bisa membuktikan kan orang-orang hukum,” kata Rohidin kepada wartawan, Sabtu (18/1).

Rohidin menjelaskan, Kesultanan Selacau sudah mendapat pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2018.

Yang menjadi pertimbangan PBB dalam keputusannya, sambungnya, yakni akta nomor warisan dan izin pemerintahan kesultanan, serta izin referensi tentang keprajuritan, lisensi seni dan budaya.

Kesultanan Selacau diklaim merupakan upaya nyata melestarikan warisan budaya leluhur keturunan Kerajaan Padjadjaran di era kepemimpinan Surawisesa. Mereka berdiri atas nama yayasan, berikut seperangkat pengurus kabinet, layaknya pemerintahan dalam sebuah kerajaan.

Bahkan, mereka mengaku memiliki batas kekuasaan yang membentang sepanjang wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran bagian Selatan. Kesultanan juga memiliki Kabinet menteri berjumlah 6 orang dan Deputi serta pejabat daerah.

Sejak mendapatkan legalitas resmi PBB, masih kata Rohidin, Kesultanan Selacau telah memiliki kabinet pemerintahan secara resmi, termasuk para pejabat pembantu sultan.

"Sama dengan Mangkubumi, berarti setingkat menteri-menteri dan pemimpinnya di tingkat kabupaten adalah Tumenggung atau Demak,” jelasnya.

Saat ini, Kesultanan tersebut diklaim telah memiliki sumber pendanaan sendiri, yang berasal dari Sertifikat Phoenix, yang dikuasakan melalui seorang grantor bernama M Bambang Utomo.

Dana tersebut berasal dari Bank Swiss, yang hanya bisa dicairkan melalui perantara granator. Rencannya, anggaran itu digunakan pembangunan  kesultanan, termasuk menyejahterakan masyarakat. Namun sayang, saat ini ia menyebut uang proyek Phonix telah dikuasi oleh pemerintah.

"Para pemimpin negara Indonesia pasti tahu sekarang ini dan kami buka saja. Dari PBB keluar putusan warisan kultur budaya peninggalan Pajajaran,” katanya.

Rohidin mengatakan tidak pernah dipermasalahkan atas pencetusan Kesultanan Selacau. Dia menyatakan kesultanan ini sudah pernah berdiri pada 1548-1589.

"Karena ada kudeta tahun 1527, keluarga kami ikut Surawisesa,” katanya mengulangi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya