Berita

Kesultanan Selacau/Repro

Nusantara

Kesultanan Selacau Diklaim Bagian NKRI Dan Diakui PBB

SENIN, 20 JANUARI 2020 | 03:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Setelah Sunda Empire, publik dihebohkan dengan kemunculan Kesultanan Selacau di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dilansir RMOLBanten, Kesultanan Selacau didirikan oleh Rohidin (40) yang mengaku keturunan kesembilan dari Raja Pajajaran Surawisesa dengan gelar Sultan Patra Kusumah VIII.

Kesultanan ini tepatnya berdiri di Kampung Nagaratengah, Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.


Berbeda dengan kedua kerajaan sebelumnya, yakni Keraton Agung Sejagat dan Kasultanan Karaton Pajang di Jawa Tengah yang juga membuat gempar publik, Kesultanan Selacau,tetap menyatakan dukungan dan bergabung dengan pemerintahan sah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 2004 lalu.

Rohidin menyatakan, Kesultanan Selacau telah berdiri lama berikut struktur pemerintahan kesultanan, serta keberadaannya telah diketahui masyarakat luas.

Untuk itu Rohidin sendiri tidak khawatir nanti kerajaannya bakal dipersoalkan polisi. "Yang bisa membuktikan kan orang-orang hukum,” kata Rohidin kepada wartawan, Sabtu (18/1).

Rohidin menjelaskan, Kesultanan Selacau sudah mendapat pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2018.

Yang menjadi pertimbangan PBB dalam keputusannya, sambungnya, yakni akta nomor warisan dan izin pemerintahan kesultanan, serta izin referensi tentang keprajuritan, lisensi seni dan budaya.

Kesultanan Selacau diklaim merupakan upaya nyata melestarikan warisan budaya leluhur keturunan Kerajaan Padjadjaran di era kepemimpinan Surawisesa. Mereka berdiri atas nama yayasan, berikut seperangkat pengurus kabinet, layaknya pemerintahan dalam sebuah kerajaan.

Bahkan, mereka mengaku memiliki batas kekuasaan yang membentang sepanjang wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran bagian Selatan. Kesultanan juga memiliki Kabinet menteri berjumlah 6 orang dan Deputi serta pejabat daerah.

Sejak mendapatkan legalitas resmi PBB, masih kata Rohidin, Kesultanan Selacau telah memiliki kabinet pemerintahan secara resmi, termasuk para pejabat pembantu sultan.

"Sama dengan Mangkubumi, berarti setingkat menteri-menteri dan pemimpinnya di tingkat kabupaten adalah Tumenggung atau Demak,” jelasnya.

Saat ini, Kesultanan tersebut diklaim telah memiliki sumber pendanaan sendiri, yang berasal dari Sertifikat Phoenix, yang dikuasakan melalui seorang grantor bernama M Bambang Utomo.

Dana tersebut berasal dari Bank Swiss, yang hanya bisa dicairkan melalui perantara granator. Rencannya, anggaran itu digunakan pembangunan  kesultanan, termasuk menyejahterakan masyarakat. Namun sayang, saat ini ia menyebut uang proyek Phonix telah dikuasi oleh pemerintah.

"Para pemimpin negara Indonesia pasti tahu sekarang ini dan kami buka saja. Dari PBB keluar putusan warisan kultur budaya peninggalan Pajajaran,” katanya.

Rohidin mengatakan tidak pernah dipermasalahkan atas pencetusan Kesultanan Selacau. Dia menyatakan kesultanan ini sudah pernah berdiri pada 1548-1589.

"Karena ada kudeta tahun 1527, keluarga kami ikut Surawisesa,” katanya mengulangi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya