Berita

Kesultanan Selacau/Repro

Nusantara

Kesultanan Selacau Diklaim Bagian NKRI Dan Diakui PBB

SENIN, 20 JANUARI 2020 | 03:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Setelah Sunda Empire, publik dihebohkan dengan kemunculan Kesultanan Selacau di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dilansir RMOLBanten, Kesultanan Selacau didirikan oleh Rohidin (40) yang mengaku keturunan kesembilan dari Raja Pajajaran Surawisesa dengan gelar Sultan Patra Kusumah VIII.

Kesultanan ini tepatnya berdiri di Kampung Nagaratengah, Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.


Berbeda dengan kedua kerajaan sebelumnya, yakni Keraton Agung Sejagat dan Kasultanan Karaton Pajang di Jawa Tengah yang juga membuat gempar publik, Kesultanan Selacau,tetap menyatakan dukungan dan bergabung dengan pemerintahan sah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 2004 lalu.

Rohidin menyatakan, Kesultanan Selacau telah berdiri lama berikut struktur pemerintahan kesultanan, serta keberadaannya telah diketahui masyarakat luas.

Untuk itu Rohidin sendiri tidak khawatir nanti kerajaannya bakal dipersoalkan polisi. "Yang bisa membuktikan kan orang-orang hukum,” kata Rohidin kepada wartawan, Sabtu (18/1).

Rohidin menjelaskan, Kesultanan Selacau sudah mendapat pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2018.

Yang menjadi pertimbangan PBB dalam keputusannya, sambungnya, yakni akta nomor warisan dan izin pemerintahan kesultanan, serta izin referensi tentang keprajuritan, lisensi seni dan budaya.

Kesultanan Selacau diklaim merupakan upaya nyata melestarikan warisan budaya leluhur keturunan Kerajaan Padjadjaran di era kepemimpinan Surawisesa. Mereka berdiri atas nama yayasan, berikut seperangkat pengurus kabinet, layaknya pemerintahan dalam sebuah kerajaan.

Bahkan, mereka mengaku memiliki batas kekuasaan yang membentang sepanjang wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran bagian Selatan. Kesultanan juga memiliki Kabinet menteri berjumlah 6 orang dan Deputi serta pejabat daerah.

Sejak mendapatkan legalitas resmi PBB, masih kata Rohidin, Kesultanan Selacau telah memiliki kabinet pemerintahan secara resmi, termasuk para pejabat pembantu sultan.

"Sama dengan Mangkubumi, berarti setingkat menteri-menteri dan pemimpinnya di tingkat kabupaten adalah Tumenggung atau Demak,” jelasnya.

Saat ini, Kesultanan tersebut diklaim telah memiliki sumber pendanaan sendiri, yang berasal dari Sertifikat Phoenix, yang dikuasakan melalui seorang grantor bernama M Bambang Utomo.

Dana tersebut berasal dari Bank Swiss, yang hanya bisa dicairkan melalui perantara granator. Rencannya, anggaran itu digunakan pembangunan  kesultanan, termasuk menyejahterakan masyarakat. Namun sayang, saat ini ia menyebut uang proyek Phonix telah dikuasi oleh pemerintah.

"Para pemimpin negara Indonesia pasti tahu sekarang ini dan kami buka saja. Dari PBB keluar putusan warisan kultur budaya peninggalan Pajajaran,” katanya.

Rohidin mengatakan tidak pernah dipermasalahkan atas pencetusan Kesultanan Selacau. Dia menyatakan kesultanan ini sudah pernah berdiri pada 1548-1589.

"Karena ada kudeta tahun 1527, keluarga kami ikut Surawisesa,” katanya mengulangi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya