PDIP: DPR Banyak Agenda, Perlukah Berpansus Ria Jiwasraya?

Perusahaan asuransi pelat merah PT Jiwasraya (Persero) mengalami permasalahan dalam hal pembayaran klaim kepada pelangganya.

Kejaksaan Agung RI pun telah menahan lima orang terkait dugaan korupsi Jiwasraya. Kelimanya adalah eks Dirut Jiwasraya Hendrisman dan eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Selain itu tiga orang tersangka lainnya adalah bos PT Hanson International Benny Tjokropsaputro, eks Kadiv Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, serta Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Polemik yang terjadi di asuransi pelat merah itu turut memunculkan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) oleh DPR.

Belakangan, usulan pembentukan Pansus itu kian hilang. Hal itu menyusul adanya dorongan pimpinan DPR agar komisi terkait membentuk panitia kerja (panja) masing-masing.

Menanggapi hal ini, anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengatakan saat ini baik Panja ataupun Pansus harus dilihat dari kebutuhannya.

"Saat ini saya kira Panja lebih utama. Perdebatan ini dilihat dari urgensinya. Ini bukan takut enggak takut. Tapi kita lihat urgensinya," ujarnya saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik bertema 'Kasus Jiwasraya, Panja vs Pansus?' yang di gelar di kawasan  Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).

Deddy menyatakan bahwa PDIP sesungguhnya bukan menolak keberadaan pansus Jiwasraya  melainkan menurutnya sampai sejauh panja telah berjalan di Rel yang benar.

"Kita harus melihat, penting enggak di titik ini kita berpansus Ria? Karena kita juga harus sadar DPR ini juga banyak agenda," tegasnya.