Berita

Menko Luhut B. Pandjaitan (tengah) bersama pimpinan KPK/Ist

Hukum

Luhut: Setiap Investasi Akan Libatkan KPK Untuk Pencegahan

JUMAT, 17 JANUARI 2020 | 13:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di kantornya, Jakarta, Rabu (15/1). Pimpinan KPK yang diterima Luhut yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nawawi Pomolango.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan beberapa hal terkait penguatan kerja sama dan sinergitas antara KPK dengan Kemenko Kamaritiman. Dia mengatakan kunjungan ini merupakan amanat pasal 6 UU 19/2019.

"Kementerian Kemaritiman dan Investasi merupakan kementerian yang strategis karena investasi sekarang dikelola oleh kementerian ini," ujar Firli.


Lebih lanjut Firli menambahkan bahwa KPK telah melakukan berbagai upaya dalam program pencegahan korupsi. Untuk mendukung tumbuhnya investasi, KPK akan terus mendorong perbaikan terkait pelayanan publik.

"Sebagai lembaga penegak hukum KPK akan fokus mewujudkan kepastian hukum dan pada saat yang sama akan mendukung penciptaan iklim investasi yang akan membuka lapangan pekerjaan dan muaranya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Pertemuan ini juga membahas beberapa hal seperti bentuk koordinasi ke depan sebagai tindak lanjut pertemuan agar pendampingan program pencegahan korupsi dapat dilakukan bersama-sama.

Menko Luhut menyambut baik kunjungan keempat pimpinan KPK. Dalam sambutannya, dia mengharapkan keterlibatan KPK sejak awal, sehingga upaya pencegahan korupsi pada area-area yang dinilai rawan korupsi dalam dilakukan.

"Dalam press release kami sampaikan bahwa setiap investasi akan melibatkan KPK sebagai upaya pencegahan. Tapi, kami juga berpesan pencegahan korupsi perlu didorong tanpa meninggalkan penindakan," ujar Luhut.

Selain Pimpinan KPK, hadir dalam pertemuan ini adalah Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Kelompok Kerja Strategis Pimpinan Zil Irvan, Plt Jurubicara Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Sekretaris Kemenko Maritim dan Investasi Agung Kuswandono, Deputi I Bid Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa, Staf Khusus Lambock V Nahattands dan Tenaga Ahli Menko Maritim.

Kunjungan pimpinan KPK ke beberapa kementerian/lembaga ini telah dilakukan 6 Januari 2020. Sebelumnya pimpinan telah mengunjungi Kepolisian Republik Indonesia, Kemenko Polhukam RI, Kementerian Keuangan RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), TNI Republik Indonesia dan MPR RI.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya