Berita

Fuad Bawazier/Net

Publika

Catatan 1993: Syarat Jadi Menteri Terbaik

SELASA, 14 JANUARI 2020 | 23:12 WIB | OLEH: FUAD BAWAZIER

TIDAK lama setelah dilantik sebagai Menkeu, Maret 1993, Pak Marie Muhammad (alm) menanyakan kepada saya (di depan beberapa sahabat dekat), apakah utang yang biasa diterima oleh Indonesia dari CGI (IGGI) masih bisa berlanjut, sebab beliau hanya ayam lokal, bukan Menkeu alumni Amerika?

Saya jawab pasti berlanjut!

"Why?" tanya beliau.


Sebab kreditur, khususnya Bank Dunia dan ADB lebih berkepentingan untuk tetap bisa menyalurkan pinjamannya ke Indonesia. Indonesia sebagai debitur sebenarnya tidak butuh-butuh amat dengan loan itu.

Jadi, saya tegaskan kepada Pak MM bahwa kalaupun Pak Harto menunjuk salah satu satpam di Depkeu untuk jadi Menkeu, sepanjang masih mau mengambil utang atau tidak menolak utang Bank Dunia dan ADB, utang pasti terus mengalir. Bahkan kalau mau cari gelar Menkeu terbaik sekalipun, oke bisa diatur.

Tapi sebaliknya, jawab saya, kalau anda menolak utang dari IBRD (Bank Dunia) dan ADB, siap-siap saja akan dicap sebagai Menkeu RI yang buruk, konyol, atau bodoh. Pokoknya akan diganggu atau “digempur”, bahkan kalaupun anda alumni S3 dari luar negeri.

Intinya jika anda (Menkeu) masih mau berutang, anda bisa disebut Menkeu hebat, terbaik, dan sahabat “pasar” yang dipuja-puji.

Itulah sebabnya pada zaman itu (Orba), biasanya diskenario Indonesia mengajukan kredit yang lebih kecil dan kemudian CGI memutuskan loan yang lebih besar, lalu dibumbui statement “itulah bukti kepercayaan dunia kepada Indonesia”, dan Tim Ekonomi Pemerintah menepuk dada di depan Pak Harto yang nampaknya percaya saja.

Dengan jawaban saya itu, beliau, alm Pak MM tenang dan kesan saya, beliau senang dan PD.

Kini, diperlukan dosis yang lebih tinggi dari sekadar menarik utang kepada Bank Dunia dan ADB. Menkeu harus menarik utang jenis baru ke pasar bebas, yakni SBN.

Seperti umumnya obat, dari waktu ke waktu dosis pun perlu dinaikkan lagi, yaitu dengan tawaran bunga yang tinggi, di atas rata-rata. Jelasnya, kini diperlukan instrumen yang lebih banyak lagi, yaitu tidak cuma pinjaman luar negeri ala CGI, tapi juga SBN dan bunga tinggi.

Jadi seandainya Menkeu SMI yang alumni S3 Amerika akan menyetop penarikan utangnya, beliau bisa menjadi Menkeu yang dihujat “pasar”.  Dan saya kira SMI tidak menginginkan itu.

Saya kira beliau akan memilih tetap mempertahankan policy APBN yang lebih besar pasak daripada tiang.

Dengan policy ini, SMI akan tetap populer dan disukai “pasar”. Padahal APBN masih bisa dirampingkan dengan membuang fat-fat atau markup yang ada atau unnecessary budget alias pemborosan dan anggaran fiktif. Sehingga defisit APBN atau utang bisa lebih baik dikendalikan.

Semoga ini bisa menjelaskan atau menjawab mereka yang sedang bingung mengapa Indonesia getol memperluas dan terus menambah utangnya, dan kenapa bunganya tinggi atau tertinggi di Asia Pasifik.

Jadi lebih untuk kepentingan siapakah utang Indonesia itu?

Monggo dijawab masing-masing, sendiri-sendiri. Solusi atau jawaban saya jelas ialah perlunya reformasi total anggaran, baik APBN maupun APBD.

Penulis adalah mantan Menteri Keuangan

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya