Berita

Fuad Bawazier/Net

Publika

Catatan 1993: Syarat Jadi Menteri Terbaik

SELASA, 14 JANUARI 2020 | 23:12 WIB | OLEH: FUAD BAWAZIER

TIDAK lama setelah dilantik sebagai Menkeu, Maret 1993, Pak Marie Muhammad (alm) menanyakan kepada saya (di depan beberapa sahabat dekat), apakah utang yang biasa diterima oleh Indonesia dari CGI (IGGI) masih bisa berlanjut, sebab beliau hanya ayam lokal, bukan Menkeu alumni Amerika?

Saya jawab pasti berlanjut!

"Why?" tanya beliau.


Sebab kreditur, khususnya Bank Dunia dan ADB lebih berkepentingan untuk tetap bisa menyalurkan pinjamannya ke Indonesia. Indonesia sebagai debitur sebenarnya tidak butuh-butuh amat dengan loan itu.

Jadi, saya tegaskan kepada Pak MM bahwa kalaupun Pak Harto menunjuk salah satu satpam di Depkeu untuk jadi Menkeu, sepanjang masih mau mengambil utang atau tidak menolak utang Bank Dunia dan ADB, utang pasti terus mengalir. Bahkan kalau mau cari gelar Menkeu terbaik sekalipun, oke bisa diatur.

Tapi sebaliknya, jawab saya, kalau anda menolak utang dari IBRD (Bank Dunia) dan ADB, siap-siap saja akan dicap sebagai Menkeu RI yang buruk, konyol, atau bodoh. Pokoknya akan diganggu atau “digempur”, bahkan kalaupun anda alumni S3 dari luar negeri.

Intinya jika anda (Menkeu) masih mau berutang, anda bisa disebut Menkeu hebat, terbaik, dan sahabat “pasar” yang dipuja-puji.

Itulah sebabnya pada zaman itu (Orba), biasanya diskenario Indonesia mengajukan kredit yang lebih kecil dan kemudian CGI memutuskan loan yang lebih besar, lalu dibumbui statement “itulah bukti kepercayaan dunia kepada Indonesia”, dan Tim Ekonomi Pemerintah menepuk dada di depan Pak Harto yang nampaknya percaya saja.

Dengan jawaban saya itu, beliau, alm Pak MM tenang dan kesan saya, beliau senang dan PD.

Kini, diperlukan dosis yang lebih tinggi dari sekadar menarik utang kepada Bank Dunia dan ADB. Menkeu harus menarik utang jenis baru ke pasar bebas, yakni SBN.

Seperti umumnya obat, dari waktu ke waktu dosis pun perlu dinaikkan lagi, yaitu dengan tawaran bunga yang tinggi, di atas rata-rata. Jelasnya, kini diperlukan instrumen yang lebih banyak lagi, yaitu tidak cuma pinjaman luar negeri ala CGI, tapi juga SBN dan bunga tinggi.

Jadi seandainya Menkeu SMI yang alumni S3 Amerika akan menyetop penarikan utangnya, beliau bisa menjadi Menkeu yang dihujat “pasar”.  Dan saya kira SMI tidak menginginkan itu.

Saya kira beliau akan memilih tetap mempertahankan policy APBN yang lebih besar pasak daripada tiang.

Dengan policy ini, SMI akan tetap populer dan disukai “pasar”. Padahal APBN masih bisa dirampingkan dengan membuang fat-fat atau markup yang ada atau unnecessary budget alias pemborosan dan anggaran fiktif. Sehingga defisit APBN atau utang bisa lebih baik dikendalikan.

Semoga ini bisa menjelaskan atau menjawab mereka yang sedang bingung mengapa Indonesia getol memperluas dan terus menambah utangnya, dan kenapa bunganya tinggi atau tertinggi di Asia Pasifik.

Jadi lebih untuk kepentingan siapakah utang Indonesia itu?

Monggo dijawab masing-masing, sendiri-sendiri. Solusi atau jawaban saya jelas ialah perlunya reformasi total anggaran, baik APBN maupun APBD.

Penulis adalah mantan Menteri Keuangan

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya