Berita

Kepala KSP, Moeldoko/Net

Politik

Diduga Terlibat Kasus Jiwasraya Dan Asabri, Waketum Gerindra Desak Jokowi Copot Moeldoko

SABTU, 11 JANUARI 2020 | 20:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Desakan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko semakin tinggi usai menguatnya kasus Jiwasraya dan Asabri.

Desakan itu juga muncul dari Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono. Arif mendesak Presiden Jokowi untuk menangkap dan mengungkapkan pelaku kejahatan atau perampok Jiwasraya dan Asabri.

"Sudah saatnya Kangmas Joko Widodo untuk konsentrasi dalam penegakan hukum terutama lebih ditekankan pada kinerja Kejaksaan Agung yang harus bisa mengembalikan dana Jiwasraya dan Asabri yang dirampok oleh Heru Hidayat, Hary Prasetyo Cs serta menghukum semua pelaku perampokan Jiwasraya dan Asabri seberat beratnya," kata Arief Poyuono, Sabtu (11/1).

Bukan tanpa alasan, Arief meyakini bahwa perampok Jiwasraya dan Asabri mendapatkan dukungan dan perlindungan dari orang-orang dekat Presiden Jokowi.

"Jadi dengan mandat dari rakyat, Kangmas (Jokowi) tidak boleh ragu-ragu untuk menyikat semua orang lingkaran Kangmas yang dekat dengan para perampok Jiwasraya dan Asabri," harapnya.

Dimana kata dia, Hary Prasetyo  dimasukkan sebagai staff di KSP dibawah pimpinan Moeldoko pada saat Jiwasraya hancur.

"Ini bukti kalau perampok Jiwasraya itu ada disekitaran kangmas Joko Widodo, karena itu Kangmas harus mengevaluasi Moeldoko atau mencopot Moeldoko yang telah menempatkan Hary Prasetyo dengan alasan tidak tahu siapa Hary Prasetyo," tegasnya.

Padahal tambah Arief, kasus Jiwasraya sudah meledak pada 2018 lalu dengan mengalami kesulitan membayar polis para pemegang polis.

Lalu Asabri yang dibobol hingga 10 triliun ini juga kaya Arief sebagai bentuk perampokan yang paling mengerikan sepanjang sejarah di era Presiden Jokowi.

Jangan sampai, sambungnya, Asabri gulung tikar dan dana prajurit TNI Polri hilang. Akibatnya, bisa memicu kemarahan yang punya dana di Asabri.

"Kangmas jangan pernah menyetujui untuk menalangi gagal bayar polis Jiwasraya dengan uang negara. Jangan ikuti jejak SBY seperti menangani kasus Bank Century," tegasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya