Berita

Kepala KSP, Moeldoko/Net

Politik

Diduga Terlibat Kasus Jiwasraya Dan Asabri, Waketum Gerindra Desak Jokowi Copot Moeldoko

SABTU, 11 JANUARI 2020 | 20:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Desakan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko semakin tinggi usai menguatnya kasus Jiwasraya dan Asabri.

Desakan itu juga muncul dari Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono. Arif mendesak Presiden Jokowi untuk menangkap dan mengungkapkan pelaku kejahatan atau perampok Jiwasraya dan Asabri.

"Sudah saatnya Kangmas Joko Widodo untuk konsentrasi dalam penegakan hukum terutama lebih ditekankan pada kinerja Kejaksaan Agung yang harus bisa mengembalikan dana Jiwasraya dan Asabri yang dirampok oleh Heru Hidayat, Hary Prasetyo Cs serta menghukum semua pelaku perampokan Jiwasraya dan Asabri seberat beratnya," kata Arief Poyuono, Sabtu (11/1).


Bukan tanpa alasan, Arief meyakini bahwa perampok Jiwasraya dan Asabri mendapatkan dukungan dan perlindungan dari orang-orang dekat Presiden Jokowi.

"Jadi dengan mandat dari rakyat, Kangmas (Jokowi) tidak boleh ragu-ragu untuk menyikat semua orang lingkaran Kangmas yang dekat dengan para perampok Jiwasraya dan Asabri," harapnya.

Dimana kata dia, Hary Prasetyo  dimasukkan sebagai staff di KSP dibawah pimpinan Moeldoko pada saat Jiwasraya hancur.

"Ini bukti kalau perampok Jiwasraya itu ada disekitaran kangmas Joko Widodo, karena itu Kangmas harus mengevaluasi Moeldoko atau mencopot Moeldoko yang telah menempatkan Hary Prasetyo dengan alasan tidak tahu siapa Hary Prasetyo," tegasnya.

Padahal tambah Arief, kasus Jiwasraya sudah meledak pada 2018 lalu dengan mengalami kesulitan membayar polis para pemegang polis.

Lalu Asabri yang dibobol hingga 10 triliun ini juga kaya Arief sebagai bentuk perampokan yang paling mengerikan sepanjang sejarah di era Presiden Jokowi.

Jangan sampai, sambungnya, Asabri gulung tikar dan dana prajurit TNI Polri hilang. Akibatnya, bisa memicu kemarahan yang punya dana di Asabri.

"Kangmas jangan pernah menyetujui untuk menalangi gagal bayar polis Jiwasraya dengan uang negara. Jangan ikuti jejak SBY seperti menangani kasus Bank Century," tegasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya