Berita

Kepala KSP, Moeldoko/Net

Politik

Diduga Terlibat Kasus Jiwasraya Dan Asabri, Waketum Gerindra Desak Jokowi Copot Moeldoko

SABTU, 11 JANUARI 2020 | 20:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Desakan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko semakin tinggi usai menguatnya kasus Jiwasraya dan Asabri.

Desakan itu juga muncul dari Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono. Arif mendesak Presiden Jokowi untuk menangkap dan mengungkapkan pelaku kejahatan atau perampok Jiwasraya dan Asabri.

"Sudah saatnya Kangmas Joko Widodo untuk konsentrasi dalam penegakan hukum terutama lebih ditekankan pada kinerja Kejaksaan Agung yang harus bisa mengembalikan dana Jiwasraya dan Asabri yang dirampok oleh Heru Hidayat, Hary Prasetyo Cs serta menghukum semua pelaku perampokan Jiwasraya dan Asabri seberat beratnya," kata Arief Poyuono, Sabtu (11/1).


Bukan tanpa alasan, Arief meyakini bahwa perampok Jiwasraya dan Asabri mendapatkan dukungan dan perlindungan dari orang-orang dekat Presiden Jokowi.

"Jadi dengan mandat dari rakyat, Kangmas (Jokowi) tidak boleh ragu-ragu untuk menyikat semua orang lingkaran Kangmas yang dekat dengan para perampok Jiwasraya dan Asabri," harapnya.

Dimana kata dia, Hary Prasetyo  dimasukkan sebagai staff di KSP dibawah pimpinan Moeldoko pada saat Jiwasraya hancur.

"Ini bukti kalau perampok Jiwasraya itu ada disekitaran kangmas Joko Widodo, karena itu Kangmas harus mengevaluasi Moeldoko atau mencopot Moeldoko yang telah menempatkan Hary Prasetyo dengan alasan tidak tahu siapa Hary Prasetyo," tegasnya.

Padahal tambah Arief, kasus Jiwasraya sudah meledak pada 2018 lalu dengan mengalami kesulitan membayar polis para pemegang polis.

Lalu Asabri yang dibobol hingga 10 triliun ini juga kaya Arief sebagai bentuk perampokan yang paling mengerikan sepanjang sejarah di era Presiden Jokowi.

Jangan sampai, sambungnya, Asabri gulung tikar dan dana prajurit TNI Polri hilang. Akibatnya, bisa memicu kemarahan yang punya dana di Asabri.

"Kangmas jangan pernah menyetujui untuk menalangi gagal bayar polis Jiwasraya dengan uang negara. Jangan ikuti jejak SBY seperti menangani kasus Bank Century," tegasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya