Berita

Pakar hukum pidana dari UII, Mudzakir/Net

Politik

Pakar Hukum: Di Bawah Rp 1 M, Harusnya Suap Komisioner KPU Ditangani Polisi Atau Jaksa

SABTU, 11 JANUARI 2020 | 13:16 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak berhak menangani perkara jika nilai kerugian negara di bawah Rp 1 miliar.

Oleh karena itu, operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan harus diserahkan kepada penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Begitu pandangan pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir saat menjadi pembicara diskusi polemik bertajuk "UU Baru, Komisioner Baru, Gebrakan Baru" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1).


"Kalau di bawah Rp 1 miliar dia gak punya kewenangan. Kalau dia (KPK) berhasil menangkap seseorang masalah kerugian negara di bawah Rp 1 miliar segera dibungkus dan diserahkan ke aparat penegak hukum yang lain," kata Mudzakir.

Mudzakir mengatakan, pendapatnya itu jika mengacu kepada UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 11 ayat 1 butir b.

"Kewenanganya saklek dalam pasal 11 itu Rp 1 miliar. Itu bukan berarti Rp 1 miliar kemudian ditafsirkan menjadi Rp 500 juta atau mungkin Rp 100 juta," kata Mudzakir.

Dia menambahkan, jika sudah demikian tidak ada alasan bagi KPK untuk mengurangi atau melebihkan jika tidak ingin dikatakan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.

"Kalau menurut saya sebagai pengamat hukum pidana mestinya segera dilimpahkan pada aparat penegak hukum lain yang punya kewenangan untuk itu karena KPK dibatasi untuk itu," pungkas Mudzakir.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka dugaan kasus suap upaya PAW anggota DPR 2019-2024 dari PDIP Sumsel I.

Dalam kasus ini, Wahyu disebut meminta dana sebesar Rp 900 juta kepada politikus PDIP Harun Masiku untuk membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR 2019-2024 melalui mekanisme PAW.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya