Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Pertahanan

Luhut: Pembangunan Pangkalan Nelayan Di Natuna, Proyek Lama Itu

SELASA, 07 JANUARI 2020 | 16:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa dirinya membiarkan kapal-kapal asing asal China memasuki perairan yang mencuri ikan di Natuna, Kepulauan Riau demi investasi.

"Jangan bilang saya itu jual atau saya lacurkan kedaulatan kita dengan investasi, saya bukan orang bego," cetusnya di kantornya di Jakarta, Selasa (7/1).

Luhut mengatakan dalam menyelesaikan masalah natuna pemerintah akan memperkuat tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.


Nantinya, para petugas patroli perbatasan perairan Indonesia alias coast guard ini akan disatukan dalam Bakamla. Hal ini mengacu persoalan sejumlah kapal asing terutama dari China yang banyak melintasi perairan di Natuna, Kepulauan Riau.

"Kita perbaiki kewenangan coast guard ada di Bakamla lewat Omnibus Law, karena yang berwenang harus Bakamla di Zona Ekonomi Eksklusif," ucapnya.

Dengan memperkuat Bakamla maka akan meringankan tugas dari TNI Angkatan Laut. Sebab menurutnya, menghadapi kapal asing yang melintasi perairan Tanah Air hanya perlu dihadapi oleh coast guard.

"Kewenangan-kewenangan coast guard ada di Bakamla. Dengan demikian, ada South Chinesse tidak proper ke teknik. Proper teknik itu coast guard, itu aturan internasional. Karena kalau terus TNI yang tampil, kok sangar banget. Itu tidak dibenarkan dalam pergaulan internasional," kata Luhut.

Selain itu dalam menanggapi masuknya kapal asing China, Luhut juga mengatakan bakal mempercepat pembangunan pangkalan nelayan di Natuna untuk membantu para nelayan menangkap ikan di perairan ZEE Natuna.

Luhut mengakui bahwa pembangunan pangkalan nelayan sendiri merupakan proyek lama yang tak kunjung selesai.

Akan tetapi, dirinya berjanji bahwa tahun ini pangkalan tersebut akan selesai.

"Sudah bertahun-tahun kita persiapkan nelayan kita. Tapi pangkalan nelayan di Natuna tidak pernah siap. Sekarang akan kita paksa. Saya sudah bicara dengan Menteri KKP, dan ini harus siap tahun ini," ucapnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya