Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari/Net

Politik

Wakil Ketua Komisi I DPR: Menhan Harus Tegas, Jangan Cuma Protes Kedaulatan Natuna

SABTU, 04 JANUARI 2020 | 00:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah Indonesia diminta tak sekadar protes dalam merespons sikap pemerintah China yang mengklaim memiliki kedaulatan atas perairan di dekat Kepulauan Nansha, laut China Selatan.

Sebagai negara yang memiliki kedaulatan, pemerintah harus mengambil langkah tegas terhadap siapapun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.

"Saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard China yang saat mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3.8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur, dan jelas. Kita tidak pernah main-main soal kedaulatan NKRI," tegas Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (3/1).


Ia mengritisi Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Cheng Shuang yang asal klaim terhadap kedaulatan di Kepulauan Nansha. Sebab menurutnya, semua ada aturan hukum yang tak bisa asal ditabrak.

"Silakan mereka klaim, tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional, ada ZEE. Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 mil itu jelas wilayahnya Republik Indonesia," sambungnya.

Di sisi lain, ia juga meminta keseriusan pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang sebelumnya sudah berkunjung ke China dalam membangun System Marine Surveillance.

"Pak Menhan segera integrasikan sistem tersebut sehingga bisa cegah dini. Kita harus bangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia bisa dideteksi dini," tutup politisi PKS ini.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya