Berita

Prabowo datang ke Kemenko Polhukam/RMOL

Politik

Pemerintah Bahas Klaim China Atas Laut Natuna

JUMAT, 03 JANUARI 2020 | 14:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Klaim pemerintahan China atas Perairan Natuna menuntut pemerintah segera melakukan langkah taktis untuk memperjelas kepemilikan wilayah ini.

Pasalnya, China mengklaim kalau wilayah perairan di Natuna utara yang dilewati nelayannya masih masuk perbatasan negaranya. China menperkuat klaimnya dengan keberadaan 9 garis putus-putus (nine dashed-line) yang dibikin sejak 1947.

Atas perkara ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melakukan rapat tingkat menteri pada siang ini, Jumat (3/1).


Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, beberapa Menteri dan pejabat tinggi pemerintah telah nampak hadir.

Beberapa di antara mereka ialah, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga terlihat turut serta dalam pertemuan tersebut.

Prabowo yang datang terakhir belum memberikan keterangan apa-apa saat disapa wartawan. Ia hanya melambaikan tangan seraya tersenyum.

Sebelumnya dikabarkan, kKapal pencari ikan China dilaporkan telah masuk ke ZEE Indonesia di perairan Pulau Natuna dan melakukan pencurian ikan. Kapal Coast Guard China juga masuk ke perairan Natuna. Itulah yang membuat Kemlu RI protes ke China.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Dubes China untuk Indonesia akhir tahun lalu, dan mengirimkan nota keberatan.
Namun China masih bersikukuh menganggap perairan yang dilintasi nelayan negara komunis itu merupakan bagian dari laut teritori mereka. China menyebut wilayah itu sebagai perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands).

Kemlu RI telah merilis pernyataan tegas hari Rabu (1/1). Isinya adalah bantahan atas klaim China, termasuk klaim historis China. Menurut pemerintah, klaim China adalah klaim sepihak (unilateral).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya