Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo/RMOL

Politik

Izin Usaha Dipermudah, Menteri Edhy: Tidak Ada Alasan Mencuri Ikan

SENIN, 30 DESEMBER 2019 | 15:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang pergantian tahun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan terobosan dengan optimalisasi kemudahan perizinan usaha perikanan tangkap melalui Sistem Informasi Izin Pelayanan Cepat atau Silat.

"Perizinan yang lama bisa jadi alasan pelaku usaha akhirnya melakukan pencurian. Jadi dengan adanya ini (Silat) enggak ada lagi alasan orang melakukan itu (pencurian) lagi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo saat ditemui di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 KKP Jakarta, Senin (30/12).

Selain menghindari pencurian ikan, terobosan tersebut juga akan memudahkan para nelayan dalam menjalankan aktifitasnya lebih cepat. Bersamaan dengan itu, adanya Silat juga menjadi batas toleransi pemerintah untuk melakukan tindakan tegas kepada para oknum nelayan yang melakukan pencurian ikan.


"Kami sudah beri kemudahan kepada mereka (pelaku usaha). Kalau mereka melanggar tidak ada alasan lagi untuk tidak menghukumnya," tegasnya.

Kendati begitu Edhy menjelaskan KKP tidak hanya sekadar memberikan hukuman tapi juga melakukan pengawasan.

"Yang paling penting pengawasan kita perkuat dan perketat. Laut ini kan milik kita bersama. Saya lebih mudah memberikan hukuman manakala saya kasih kemudahan tapi mereka melanggar," pungkasnya.

Perizinan usaha perikanan tangkap ini dibuat secara online dengan memberikan kemudahan layanan pengurusan izin yang berdurasi kurang lebih satu jam.

Hal ini lebih efisien mengingat sebelumnya perizinan tersebut membutuhkan waktu sampai 14 hari. Efisiensi tersebut lantaran beberapa prosedur dipangkas, salah satunya efisiensi petugas yang semua dibagi harus melewati lima orang kini hanya cukup satu orang petugas saja.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya