Forum Rembug Budaya hasilkan 10 rekomendasi untuk pemerintah/RMOL
Forum Rembug Budaya sebagai rangkaian acara Haul satu dekade Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid akan mengirim rekomendasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Presiden Joko Widodo.
Acara Rembug Budaya yang bertema "Kebudayaan Melestarikan Kemanusiaan" digelar di Masjid Al-Munawarah samping kediaman Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi hingga siang hari (28/12).
Acara Rembug Budaya itu dihadiri oleh berbagai kalangan. Di antaranya Kapolda Metro Jaya Komjen Gatot Eddy Pramono, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, serta tokoh agama, budayawan, seniman, dan lainnya.
Dari hasil Rembug Budaya tersebut terdapat 10 rekomendasi yang akan dikirimkan kepada Presiden Jokowi, DPR RI, serta Dirjen Kebudayaan Kemendikbud.
"Yang pertama akan diserahkan kepada Dirjen Kebudayaan sebagai mitra kami. Ada kemungkinan itu (dikirim ke Presiden Jokowi dan DPR)," ucap putri Gus Dur, Alissa Wahid kepada wartawan, Sabtu (28/12).
Kesepuluh rekomendasi yang dihasilkan dalam Rembug Budaya adalah yang pertama, kebudayaan Garuda melestarikan kemanusiaan dengan menangkap pergumulan kemanusiaan. Khususnya pengalaman hidup kelompok rentan atau lemah seperti perempuan, penghayat kepercayaan, dan difabel.
Kedua, gerakan dan kebijakan kebudayaan harus membangun ekosistem kebudayaan yang pertisipatoris sehingga pengembangan kebudayaan tidak bertumpu kepada elitisme kebudayaan.
Ketiga, negara dan masyarakat harus mengedepankan pendekatan kebudayaan sebagai bentuk pengelolaan keberagaman dan instrumen resolusi konflik.
Keempat, negara harus menjadi fasilitator dalam tata kelola kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai kata kerja, sumber pengetahuan, dan elan vital dalam membangun peradaban yang lebih manusiawi.
Kelima, paradigma pembangunan harus berdasarkan strategi kebudayaan nasional. Keenam, negara harus memberikan jaminan perlindungan berekspresi dan dukungan sumber daya untuk gerakan kebudayaan dalam bentuk akses, fasilitas dan ruang.
Ketujuh, negara dan masyarakat perlu membangun model praktek keberagaman yang kontekstual dengan konstruksi budaya Indonesia.
Kedelapan, sistem pendidikan harus mengembangkan potensi kemanusiaan agar tidak dikendalikan oleh teknologi, tetapi menguasainya melalui khazanah pengetahuan dan budaya.
Kesembilan, kebudayaan perlu dioptimalkan sebagai cara menumbuhkan sikap kritis terhadap kekuasaan untuk mengikiskan pragmatisme dan apatisme politik.
Terakhir, negara perlu meninggalkan model ekonomi ekstraktif yang mengorbankan keberlanjutan ekologi dan mulai menggali potensi ekonomi yang berbasis pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.
