Minim Anggaran, Komisi I Minta Bakti Kominfo Dievaluasi

. Komisi I DPR RI meminta Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo dievaluasi. Alasannya, Bakti tak memiliki perencanaan dalam mengelola anggaran.

Bakti adalah pelaksana pembangunan Palapa Ring melalui tiga konsorsium. Namun, hanya backbone saja yang sudah selesai dan masih dibutuhkan pembangunan jaringan backhaul atau penghubung ke kecamatan dan kelurahan melalui akses berupa ribuan BTS-BTS dan kabel optik lastmile ke rumah penduduk.

Anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Tamliha menyebut jaringan backhaul dan akses penghubung ratusan kecamatan dan ribuan kelurahan ini sangat mahal. Sedangkan kemampuan anggaran Bakti itu saat ini hanya cukup untuk membayar biaya rutin dari layanan yang sudah ada.

“Terlalu prematur jika Bakti tidak punya duit untuk membangun jaringan backbone dan akses pasca menyelesaikan backbone Palapa Ring," ujar Syaiful kepada wartawan, Jumat (27/12).

Jika itu dipaksakan, kata Syaiful, Bakti tidak memiliki perencanaan yang matang dan profesional dalam mengelola anggaran tersebut.

Setiap tahun, sambung politisi PPP ini, penerimaan negara bukan pajak (PNPB) yang masuk dari penyelenggara telekomunikasi triliunan rupiah. Artinya, tata kelola anggaran bakti perlu diperbaiki agar efektif dan efisien.

“Meskipun Kemenkominfo mendapat predikat WTP dari BPK untuk TA 2019, tapi perencanaan yang tidak baik dapat dari LHP BPK ternyata banyak juga penyimpangan yang perlu dikoreksi,” katanya.

Dalam UU 36/1999 tentang Telekomunikasi dinyatakan wilayah USO adalah wilayah yang secara ekonomis kurang menguntungkan. Maka itu, dibangun secara gotong royong dengan iuran dana 1,25 persen dari gross revenue semua penyelenggara telekomunikasi.

Bakti dipercaya sebagai pengelola dana USO dari sektor telekomunikasi. Dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2019 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, selama tahun 2018, BAKTI membukukan pendapatan sebesar Rp2,989 triliun. Pada 2019, BAKTI dibebani meraih pendapatan sebesar Rp3,16 triliun.