Edhy Prabowo kembali tegaskan soal ekspor benih lobster/Humas KKP
Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan menimbulkan polemik di masyarakat.
Permen yang memang bertujuan untuk mengendalikan eksploitasi benih lobster demi menjaga keberlanjutan di alam ini dinilai telah menghambat usaha orang-orang yang menggantungkan hidup di usaha ini.
Oleh karena itu, pemerintah kembali melakukan pengkajian. Tidak hanya dengan memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga ekonomi dan sosio-kultural.
"Berkaitan dengan isu benih lobster ini sebagaimana pesan Presiden, pemerintah harus berada di depan, kebijakan yang dibuat harus berbasis pada problem solving," ujar Menteri KKP, Edhy Prabowo, saat melakukan kunjungan ke Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (26/12).
"Oleh karenanya, pada periode kepemimpinan saya, saya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berbasis pada kajian ilmiah dan peran partisipasi publik. Sehingga arahnya jelas yakni keberpihakan kepada masyarakat dan pelestarian sumber daya lobster," sambungnya.
KKP saat ini tengah menggodok revisi Permen KP Nomor 56/2016 dengan teliti dan hati-hati, dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh
stakeholders dan para ahli. Tujuannya agar pengembangan budidaya ke depan dapat berjalan lancar dengan tetap menjamin kelestarian stok di alam.
"Jika saat ini di media dan ruang publik banyak sekali narasi-narasi yang menyudutkan saya terkait rencana dibukanya ekspor benih, saya tegaskan itu hanyalah salah satu opsi yang muncul dari beberapa dialog dengan masyarakat nelayan," jelas Edhy.
Sampai saat ini, lanjutnya, belum ada keputusan final apapun berkaitan dengan isu tersebut. Wakil Ketua Partai Gerindra ini tidak ingin buru-buru ambil keputusan sebelum pertimbangan baik buruknya benar-benar matang.
Kendati demikian, Edhy meyakini pemanfaatan benih lobster untuk kegiatan budidaya jelas harus didorong.
"Jika Vietnam mampu membangun pembesarannya, Indonesia harus lebih mampu dan menguasai pasar lobster konsumsi dunia yang nilai ekonominya sangat besar," tegasnya.
Kalau perlu, menurut Edhy, sampai pada tahap budidaya. Untuk itu KKP akan bekerja sama dengan ACIAR dan Universitas Tasmania yang telah berhasil membenihkan dan membudidayakan lobster secara berkelanjutan dan tidak merusak plasma nutfah lobster alam.
Menteri Edhy menjelaskan, pengembangan budidaya ini tidak hanya untuk memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berperan sebagai buffer stock. Yaitu melalui pengaturan kewajiban restocking pada fase tertentu.
"Kami juga akan segera menyusun roadmap pengembangan industri lobster nasional dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait. Kajian stok, pengaturan area tangkap lestari, pemetaan ruang untuk budidaya, penyiapan teknologi, investasi, dan lain lain akan mulai kita susun strateginya," tandasnya.
