Berita

Rakhmat Husein kritisi ancaman Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi/RMOLLampung

Politik

Ancam ASN Tak Netral, Gubernur Lampung Ditantang Untuk Lantang Soal Politik Uang

RABU, 25 DESEMBER 2019 | 14:48 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ancaman Arinal Djunaidi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang tak netral pada Pilkada 2020 disambut dengan tantangan. Gubernur Lampung itu ditantang untuk juga lantang melarang politik gula dan uang.

“Bahaya mana, politik gula dan uang dengan ASN tak netral?” tanya aktivis Rakhmat Husein kepada Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (24/12).

Secara aturan, lanjut Rakhmat Husein, ASN itu terikat sumpah jabatan dan undang-undang yang mengatur untuk tidak terlibat dalam politik praktis.


“Nah, dalam konsep otonomi daerah, kabupaten dan kota berwenang penuh mengurusi rumah tangganya sendiri, termasuk ASN-nya,” imbuhnya.

Maka sebaiknya, kata Husein, gubernur fokus saja urus ASN provinsi. Jadi Arinal tidak perlu mengancam, bahkan dengan kalimat heroik akan menghabisi, ASN yang tidak netral.

Toh, Pilkada itu ada Bawaslu yang mengawasi. Jika nanti terbukti terlibat dalam politik praktis maka akan ada sanksinya.

“Saya lebih menekankan pada Bapak Arinal, harusnya gubernur itu fokus, lebih gahar, dan lebih marah kepada perilaku politik uang dan korporasi yang mendanai kontestan calon kepala daerah. Karena Pilkada yang didanai pihak korporasi dampaknya jauh lebih merugikan dan membahayakan demokrasi dan pembangunan kesejahteraan rakyat,” urainya.

Menurut Husein, jika ASN tidak netral dampaknya hanya kepada ASN yang bersangkutan. Tapi jika politik uang yang didanai oleh korporasi dibiarkan, dampaknya ditanggung oleh rakyat. Sudah rahasia umum.

Bagi korporasi yang mendanai kontestan pilkada pasti tidak gratis, selalu ada kepentingan korporasi di balinya. Ada kewajiban-kewajiban dari korporasi yang harus dipatuhi si Kepala Daerah bonekanya tersebut.

Selain itu, seandainya ingin marah, maka gubernur marah dan mengancam terhadap perilaku Bawaslu yang seolah-olah tidak berdaya atau membiarkan kegiatan politik uang terjadi.

Padahal Bawaslu mendapat wewenang dari UU untuk memastikan proses pemilu/pilkada berjalan baik dan tidak curang. Apalagi Bawaslu juga 100 persen menggunakan uang negara hasil dari pajak dan retribusi yang dibayar rakyat.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya