Beri Dukungan Serius, Parlemen Turki Jajaki RUU Penempatan Pasukan Ke Libya

Parlemen Turki tengah menjajaki Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memungkinkan mereka menempatkan pasukan di Libya. Demikian yang diungkapkan oleh jurubicara kepresidenan, Ibrahim Kalin pada Selasa (24/12).

"Mungkin ada kebutuhan untuk otorisasi sejalan dengan perkembangan di sana. Parlemen sedang menangani masalah ini," ujar Kalin dalam konferensi pers setelah rapat kabinet seperti dimuat MEMO.

"Kami akan terus mendukung pemerintah Libya yang diakui secara internasional. Dukungan ini mungkin dalam hal pelatihan militer atau bidang lain, seperti dukungan politik," lanjutnya.

Setelah melakukan perjanjian kerja sama militer dan batas maritim dengan Libya pada bulan lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terus menyuarakan dukungannya terhadap Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang dipimpin oleh Fayez al-Serraj. Selama berbulan-bulan terakhir, GNA berkonflik dengan pemimpin militer Khalifa Haftar yang berbasis di bagian timur negara tersebut.

Sementara Tentara Nasional Libya yang digawangi oleh Haftar mendapatkan dukungan dari Rusia, Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Al-Serraj mendapatkan bantuan militer dari Turki. Dari laporan PBB, Turki telah memberikan pasokan militer ke Libya meski ada embargo senjata dari PBB.

Meski begitu, Turki mengaku Al-Serraj belum meminta untuk mengerahkan pasukan ke Libya. Namun, jika diminta, dalam pidatonya Minggu (22/12) Erdogan menyatakan siap untuk meningkatkan dukungan dan akan mengevaluasi opsi darat, udara, dan laut bilamana perlu.

Kehadiran Turki di Libya ternyata memicu kekhawatiran Rusia. Pekan lalu, Rusia menyatakan prihatin dengan langkah Turki tersebut dan mempertanyakan kesepakatan militer di antara kedua negara.

Menanggapi hal ini, delegasi Turki melakukan kunjungan ke Moskow pada Senin (23/12) untuk membahas perkembangan Libya dan Suriah.