Berita

Anggota DPRD DKI, Syarif/RMOL

Nusantara

PSI Kembalikan Sisa Dana Reses, Syarif Gerindra: Yang Legal-legal Dipakai Saja

SENIN, 23 DESEMBER 2019 | 22:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tidak memakai semua dana reses dan mengembalikan sisanya ke APBD dinilai sebagian publik semata-mata hanya untuk mencari sensasi.

Apa yang dilakukan PSI ini kemudian banyak dikomentari oleh tokoh politik senior diantaranya oleh mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Dia mengingatkan PSI, bahwa pengembalian uang atau fasilitas negara yang legal seringkali mengakibatkan datangnya sesuatu yang ilegal.


"Pakailah fasilitas yang disiapkan negara supaya yang disiapkan oleh bohir swasta dapat dikurangi. Itu pengalaman saya. Kecuali kalau niatnya citra,” cecar Fahri beberapa hari yang lalu melalui Twitter pribadinya.

Tak cuma Fahri Hamzah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif pun tergelitik untuk ikut menyampaikan pandangannya.

Syarif pun sepertinya senada dengan pernyataan yang dilontarkan oleh pendiri Partai Gelora Fahri Hamzah.

"Ya kalau saya sih seperti komentar Pak Fahri Hamzah ya. Yang legal-legal di pakailah," ujarnya saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (23/12).

Saat ditanyakan apakah yang dilakukan PSI ini, bisa dikategorikan sebagai sensasi, Syarif punya pandangannya sendiri.

"(Sensasi) Bisa iya, bisa tidak. Kalau cari sensasi seperti ini ya kurang tepat lah. Kan enggak terkait dengan kebutuhan masyarakat," terang Syarif.

"Setiap partai punya hak buat membentuk citra. Kalau ada yang bilang PSI sedang lakukan pencitraan saat ini, saya rasa betul," pungkasnya.

Fraksi PSI sebelumnya mengaku mendapat fasilitas dana reses sebesar Rp 2,44 miliar. Dari dana tersebut, mereka hanya menggunakan anggaran sebesar Rp 1,68 miliar, sedang sisa dana Rp 752 juta dikembalikan ke APBD.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya