Berita

Anggota DPRD DKI, Syarif/RMOL

Nusantara

PSI Kembalikan Sisa Dana Reses, Syarif Gerindra: Yang Legal-legal Dipakai Saja

SENIN, 23 DESEMBER 2019 | 22:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tidak memakai semua dana reses dan mengembalikan sisanya ke APBD dinilai sebagian publik semata-mata hanya untuk mencari sensasi.

Apa yang dilakukan PSI ini kemudian banyak dikomentari oleh tokoh politik senior diantaranya oleh mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Dia mengingatkan PSI, bahwa pengembalian uang atau fasilitas negara yang legal seringkali mengakibatkan datangnya sesuatu yang ilegal.


"Pakailah fasilitas yang disiapkan negara supaya yang disiapkan oleh bohir swasta dapat dikurangi. Itu pengalaman saya. Kecuali kalau niatnya citra,” cecar Fahri beberapa hari yang lalu melalui Twitter pribadinya.

Tak cuma Fahri Hamzah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif pun tergelitik untuk ikut menyampaikan pandangannya.

Syarif pun sepertinya senada dengan pernyataan yang dilontarkan oleh pendiri Partai Gelora Fahri Hamzah.

"Ya kalau saya sih seperti komentar Pak Fahri Hamzah ya. Yang legal-legal di pakailah," ujarnya saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (23/12).

Saat ditanyakan apakah yang dilakukan PSI ini, bisa dikategorikan sebagai sensasi, Syarif punya pandangannya sendiri.

"(Sensasi) Bisa iya, bisa tidak. Kalau cari sensasi seperti ini ya kurang tepat lah. Kan enggak terkait dengan kebutuhan masyarakat," terang Syarif.

"Setiap partai punya hak buat membentuk citra. Kalau ada yang bilang PSI sedang lakukan pencitraan saat ini, saya rasa betul," pungkasnya.

Fraksi PSI sebelumnya mengaku mendapat fasilitas dana reses sebesar Rp 2,44 miliar. Dari dana tersebut, mereka hanya menggunakan anggaran sebesar Rp 1,68 miliar, sedang sisa dana Rp 752 juta dikembalikan ke APBD.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya