Berita

Mahfud MD/RMOL

Politik

Dewas KPK Dikritik, Menko Mahfud: Di Indonesia, Apa-apa Selalu Disalahkan

MINGGU, 22 DESEMBER 2019 | 18:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD tidak masalah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut orang-orang Jokowi alias Jokowi Men.

Mahfud menyebut setiap kebijakan yang diambil oleh sebuah pemerintahan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak.

"Di Indonesia itu apa-apa selalu disalahkan," ujar Mahfud di Pasific Place, Kawasan Niaga Sudirman, Jakarta, Minggu (22/12).


"Dulu, kalau ketika ada pikiran bahwa nanti Dewas KPK itu jangan dipilih DPR, kalau dipilih DPR itu politik, main mata, dan sebagainya. Sekarang sesudah dipilih presiden dikritik lagi, katanya orang presiden semua," katanya menambahkan.

Meski banyak kritikan, mantan Ketua Mahkamah Konsitusi itu menegaskan pemerintah harus tetap menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh UU bahwa untuk kali pertama dipilih Presiden Jokowi.

"Ya sudah kembalikan saja ke UU. Kalau misalnya ditentukan itu dipilih DPR nanti protes lagi, kalau dipilih oleh presiden masih ada orang yang memprotes seperti Ray Rangkuti dan atau Haris Azhar, ya terus mau gimana? Negara ini harus jalan kan, harus begitu," jelasnya.

Mahfud pun tak ingin memusingkan kritikan-kritikan keras seperti itu. Kata dia, kritik atau protes merupakan sebuah konsekuensi dari sistem negara demokrasi.

"Ini namanya demokrasi. Untung kita punya orang seperti Ray Rangkuti dan Haris Azhar yang selalu mau memprotes, karena protes itu penting," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya