Berita

Ali Mochtar Ngabalin (kedua dari kanan)/RMOL

Politik

Istana: Jangan Anggap Gibran Aji Mumpung, Semua Ada Prosesnya

MINGGU, 22 DESEMBER 2019 | 12:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pilkada Serentak 2020 turut dipanaskan dengan kehadiran keluarga Presiden Joko Widodo yang berniat ikut berlaga. Keduanya adalah anak sulung, Gibran Rakabuming Raka dan menantu, Bobby Nasution.

Gibran maju di Pilkada Kota Solo, sedang suami Kahiyang menjajal Kota Medan.

Beragam respon publik muncul. Tidak sedikit yang mencibir bahwa Jokowi terlalu dini menancapkan pondasi politik dinasti. Ini mengingat presiden lain tidak ada yang mendorong anak maju di pilkada saat masih menjabat.


Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin membela. Menurutnya, anggapan Jokowi sedang melanggengkan politik dinasti adalah hal keliru dalam iklim demokrasi.
 
"Kalau kita setuju dengan demokrasi maka tidak perlu lagi menggunakan kata Dinasti," ungkap Ali Ngabalin dalam diskusi publik bertema “Jokowi Langgengkan Politik Dinasti?” di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat pada Minggu (22/12).

Politisi yang nyentrik dengan sorban di kepala ini juga menolak anggapan bahwa Gibran dan Bobby sedang aji mumpung, yaitu memanfaatkan kekuasaan yang dipegang Jokowi untuk memuluskan jalan berkuasa di daerah.

Ngabalin mengatakan bahwa setiap pilkada pasti ada proses yang dilalui. Sementara Gibran dan Bobby sebagai orang yang berniat maju pasti mengalami proses tersebut. Artinya, tidak ada yang ujug-ujug langsung jadi karena berpredikat sebagai anak dan menantu presiden.

"Bila kriteria memenuhi syarat tentu kita apresiasi dan berikan dukungan. Bagaimana kamu menggugat Gibran dengan tidak boleh maju mencalonkan, kalau Tuhan sudah mentakdirkan dia jadi anak Jokowi?" demikian Ngabalin.

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara ini, politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait dan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya