Sri Mulyani: RUU Omnibus Law Perpajakan Terdiri 28 Pasal Dan Mengubah 7 UU

SENIN, 16 DESEMBER 2019 | 19:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pimpinan DPR bersama Kementerian Keuangan menggelar rapat konsultasi untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law sektor perpajakan.

Dalam rapat yang digelar tertutup itu, Menkeu Sri Mulyani memaparkan soal konsep omnibus law yang menjadi gagasan besar Presiden Joko Widodo.

"Kami tadi menyampaikan di dalam rapat ini mengenai desain dari RUU omnimbus law perpajakan dengan sangat singkat," ujar Sri usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12).

Sri menyebut rancangan tersebut hanya terdiri dari 28 Pasal yang berimplikasi kepada perubahan 7 UU.

"Dia mengamandemen 7 UU, yaitu UU PPH, UU PPN, UU KUP, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Daerah dan Retribusi Daerah, UU mengenai Pemda," jelasnya.

Dari 28 Pasal yang masuk RUU omnibus law perpajakan itu, nantinya diharapkan akan bisa terdiri enam kluster isu yang akan menjadi bahasan utama. Sinergitas antara parlemen dan pemerintah juga diperlukan untuk segera menyelesaikan RUU tersebut.

"Karena Bapak Presiden mengharapkan pembahasan ini bisa berjalan dengan cepat," demikian Sri Mulyani.

Berita

Politik

Sri Mulyani: RUU Omnibus Law Perpajakan Terdiri 28 Pasal Dan Mengubah 7 UU

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev