Kalau Ukurannya Publik, OSO Tidak Layak Lagi Jadi Ketua Umum Hanura

Partai Hanura akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum periode mendatang. Sebagai forum tertinggi partai, Munas Hanura seyogyanya akan dilaksanakan pada Februari 2020.

Namun karena ada desakan permintaan dari banyak kader, maka Munas pun dipercepat dilaksanakan pada 17 sampai 19 Desember 2019.

Rencananya, 34 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 514 pimpinan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) akan menghadiri Munas Hanura yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta.

Dari informasi yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, mayoritas kader menginginkan agar petahana Oesman Sapta atau yang akrab disapa OSO kembali menjadi ketua umum.

Terkait hal itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidatullah Jakarta, Adi Prayitno menyampaikan analisisnya.

"Kalau betul aklamasi kepemimpinan, berarti Oso didukung semua kader dan pengurus. Itu ukuran politik sederhana," ujarnya, Senin (16/12).

"Meski Hanura tak lolos DPR, OSO tetap dicintai kadernya untuk terus pimpin Hanura. Ini kan realitas politik biasa," sambung Adi.

Saat ditanyakan alasan kader Hanura masih menginginkan OSO, Adi menjawab hanya pengurus dan kader Hanura yang tahu alasannya, dan tentunya sangat subjektif.

"Publik tak bisa menerka-nerka. Sebab, kalau menggunakan ukuran publik, partai tak lolos Senayan berarti ketumnya tak layak lanjut," tandas Adi menambahkan.