Daripada Izinkan DWP, Lebih Baik Pemprov DKI Kembangkan Wisata Halal

Front Pembela Islam (FPI) mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberi izin penyelenggaraan acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP). Dalam pandangan FPI, ajang DWP mengandung kemaksiatan dibanding kemaslahatan.

FPI beranggapan dengan memberikan izin tersebut, secara tidak langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah pro terhadap kegiatan maksiat.

"Sebagai ormas Islam yang konsen dan istiqomah dalam amar maruf nahi munkar, maka FPI perlu menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang kami nilai pro kepada berkembangnya kemaksiatan, atau setidak-tidaknya memberikan pesan kepada publik sebagai kebijakan yang maksiat friendly," kritik FPI melalui keterangan tertulis yang ditandatangani Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) KH Sobri Lubis, Senin (16/12).

Atas dasar hal tersebut, FPI meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk mengkaji ulang acara event musik tahunan tersebut. Dan mendesak untuk mencabut izin penyelenggaraan event DWP.

FPI kemudian menyarankan kepada Anies, daripada membuat acara maksiat seperti DWP lebih baik mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengembangkan wisata ramah umat beragama.

"(Kembangkan) wisata halal, wisata religi, wisata budaya, wisata sejarah yang sangat tersedia potensinya di Jakarta dan berbagai bentuk kegiatan yang bisa membangkitkan keimanan dan ketaqwaan manusia," jelasnya.

"Cerdas dan kreatiflah dalam membangun indeks kualitas manusia sekaligus perekonomian yang halal," tandasnya.

Untuk diketahui, ajang musik bergenre EDM atau Electronic Dance Musik terbesar se-Asia Tenggara, Djakarta Warehouse Project, baru saja usai digelar. DWP dilangsungkan tiga hari berturut-turut mulai Jumat (13/12) hingga Minggu (15/12) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.