Berita

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Hasto: Indonesia Nggak Butuh GBHN, Itu Produk Politik!

JUMAT, 13 DESEMBER 2019 | 07:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

GBHN dan Haluan Negara adalah hal yang berbeda. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, dirinya tak pernah menyebut Indonesia membutuhkan GBHN. Melainkan haluan negara.

Menurut Hasto, Indonesia sejatinya membutuhkan haluan negara sebagai jalan kebudayaan, bukan produk politk.

Ia mendukung kembalinya haluan negara sebagai panduan pemerintah, baik di tataran eksekutif maupun legislatif, dalam pembangunan.


"Saya tidak pernah menyebut GBHN. Nggak pernah! Yang saya sebut haluan negara. Haluan negara adalah jalan kebudayaan, jalan kemakmuran. GBHN adalah produk politik," ucap Hasto di Harmoni One Hotel, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (12/12).

Saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Batam, Hasto menyatakan haluan negara diperlukan khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

"Yang kami perlukan adalah haluan negara bukan GBHN," tegas Hasto lagi.
Hasto bersiteguh, bahwa keduanya sangat berbeda. GBHN adalah linear, sementara haluan negara adalah semesta,

"Kesemestaan. Kita tahu 25 tahun ke depan Jawa seperti apa, Madura seperti apa, Kalimantan seperti apa, itu semua berdasarkan riset dan inovasi," ungkap Hasto.

Haluan negara bertumpu kepada sumber daya nasional melalui kegiatan riset dan inovasi nasional. Bukan sebuah politik kekuasaan.

"Nggak diterima tidak apa. Namanya usaha. Kalau yang lain menolak, tidak apa. Kebenaran dalam politik tidak mendua," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya