Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto/Net
GBHN dan Haluan Negara adalah hal yang berbeda. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, dirinya tak pernah menyebut Indonesia membutuhkan GBHN. Melainkan haluan negara.
Menurut Hasto, Indonesia sejatinya membutuhkan haluan negara sebagai jalan kebudayaan, bukan produk politk.
Ia mendukung kembalinya haluan negara sebagai panduan pemerintah, baik di tataran eksekutif maupun legislatif, dalam pembangunan.
"Saya tidak pernah menyebut GBHN. Nggak pernah! Yang saya sebut haluan negara. Haluan negara adalah jalan kebudayaan, jalan kemakmuran. GBHN adalah produk politik," ucap Hasto di Harmoni One Hotel, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (12/12).
Saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Batam, Hasto menyatakan haluan negara diperlukan khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
"Yang kami perlukan adalah haluan negara bukan GBHN," tegas Hasto lagi.
Hasto bersiteguh, bahwa keduanya sangat berbeda. GBHN adalah linear, sementara haluan negara adalah semesta,
"Kesemestaan. Kita tahu 25 tahun ke depan Jawa seperti apa, Madura seperti apa, Kalimantan seperti apa, itu semua berdasarkan riset dan inovasi," ungkap Hasto.
Haluan negara bertumpu kepada sumber daya nasional melalui kegiatan riset dan inovasi nasional. Bukan sebuah politik kekuasaan.
"Nggak diterima tidak apa. Namanya usaha. Kalau yang lain menolak, tidak apa. Kebenaran dalam politik tidak mendua," pungkasnya.
