Berita

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Hasto: Indonesia Nggak Butuh GBHN, Itu Produk Politik!

JUMAT, 13 DESEMBER 2019 | 07:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

GBHN dan Haluan Negara adalah hal yang berbeda. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, dirinya tak pernah menyebut Indonesia membutuhkan GBHN. Melainkan haluan negara.

Menurut Hasto, Indonesia sejatinya membutuhkan haluan negara sebagai jalan kebudayaan, bukan produk politk.

Ia mendukung kembalinya haluan negara sebagai panduan pemerintah, baik di tataran eksekutif maupun legislatif, dalam pembangunan.


"Saya tidak pernah menyebut GBHN. Nggak pernah! Yang saya sebut haluan negara. Haluan negara adalah jalan kebudayaan, jalan kemakmuran. GBHN adalah produk politik," ucap Hasto di Harmoni One Hotel, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (12/12).

Saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Batam, Hasto menyatakan haluan negara diperlukan khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

"Yang kami perlukan adalah haluan negara bukan GBHN," tegas Hasto lagi.
Hasto bersiteguh, bahwa keduanya sangat berbeda. GBHN adalah linear, sementara haluan negara adalah semesta,

"Kesemestaan. Kita tahu 25 tahun ke depan Jawa seperti apa, Madura seperti apa, Kalimantan seperti apa, itu semua berdasarkan riset dan inovasi," ungkap Hasto.

Haluan negara bertumpu kepada sumber daya nasional melalui kegiatan riset dan inovasi nasional. Bukan sebuah politik kekuasaan.

"Nggak diterima tidak apa. Namanya usaha. Kalau yang lain menolak, tidak apa. Kebenaran dalam politik tidak mendua," pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya