Berita

Jimly Asshidiqie/Net

Politik

Koruptor Bakal Dihukum Mati, Jimly Asshiddiqie: Dimiskinkan Saja

KAMIS, 12 DESEMBER 2019 | 18:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo cukup serius mewacanakan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor setelah mendapat dukungan dari masyarakat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, hukuman mati terlalu kejam dan akan menuai protes oleh para pelaku penegakan hak asasi manusia.

“Ya kalau mau jadi alternatif ya boleh aja tapi ada aliran anti hukuman mati, hukuman mati itu dianggap terlalu kejam enggak manusiawi,” ungkap Jimly di acara Semiloka yang diselenggarakan Komnas HAM, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).


Pihaknya memberikan alternatif lain kepada pemerintah dengan cara memiskinkan para koruptor tujuh turunan sehingga tidak ada daya dan upaya lagi para koruptor tersebut melakukan korupsi lagi.

“Alternatifnya misalnya, dimiskinkan kalau sudah terbukti koruptor maka seluruh harta kekayaan dia boleh dicurigai maka dia harus membuktikan semua yang dia punya bahwa itu sah kalau tidak sah diambilalih disita oleh negara,” ujarnya.

Menurutnya, langkah memiskinkan koruptor adalah langkah yang tepat daripada hanya dipenjara atau hukuman mati.

“Karena hukuman mati itu enggak populer sekarang itu 20 negara menghapus pidana mati masa kita mau nambah-nambahin ya kan jadi lebih baik yang itu alternatifnya itu hanya melampiaskan kemarahan publik saja tapi kegunaannya enggak ada,” tandasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya