Berita

Jimly Asshidiqie/Net

Politik

Koruptor Bakal Dihukum Mati, Jimly Asshiddiqie: Dimiskinkan Saja

KAMIS, 12 DESEMBER 2019 | 18:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo cukup serius mewacanakan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor setelah mendapat dukungan dari masyarakat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, hukuman mati terlalu kejam dan akan menuai protes oleh para pelaku penegakan hak asasi manusia.

“Ya kalau mau jadi alternatif ya boleh aja tapi ada aliran anti hukuman mati, hukuman mati itu dianggap terlalu kejam enggak manusiawi,” ungkap Jimly di acara Semiloka yang diselenggarakan Komnas HAM, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).


Pihaknya memberikan alternatif lain kepada pemerintah dengan cara memiskinkan para koruptor tujuh turunan sehingga tidak ada daya dan upaya lagi para koruptor tersebut melakukan korupsi lagi.

“Alternatifnya misalnya, dimiskinkan kalau sudah terbukti koruptor maka seluruh harta kekayaan dia boleh dicurigai maka dia harus membuktikan semua yang dia punya bahwa itu sah kalau tidak sah diambilalih disita oleh negara,” ujarnya.

Menurutnya, langkah memiskinkan koruptor adalah langkah yang tepat daripada hanya dipenjara atau hukuman mati.

“Karena hukuman mati itu enggak populer sekarang itu 20 negara menghapus pidana mati masa kita mau nambah-nambahin ya kan jadi lebih baik yang itu alternatifnya itu hanya melampiaskan kemarahan publik saja tapi kegunaannya enggak ada,” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya