Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali (dua dari kanan)/Net

Politik

Tolak Politik Mahar, Nasdem: Berutanglah Hanya Kepada Rakyat

SELASA, 10 DESEMBER 2019 | 02:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politik tanpa mahar ditegaskan Partai Nasdem kepada para kadernya dalam perayaan Hari Antikorupsi. Hal itu ditegaskan agar menciptakan parpol yang bersih dari tuduhan korupsi.

"Kami ingin berkontribusi, kami tidak ingin membangun atau melahirkan pemimpin yang ketika hadir, dia berpikir bagaimana mengembalikan utangnya," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali usai menghadiri Rapat Konsolidasi Partai Nasdem Kalimantan Utara, di Tarakan, Senin (9/12)

Ali mengatakan, mahar dalam politik hanya akan melahirkan politisi tidak baik. Pasalnya jika terpilih nanti, orang tersebut akan fokus untuk mengembalikan modal maharnya.


Namun jika tanpa mahar, sosok terpilih itu hanya akan berutang komitmen kepada masyarakat, sehingga tidak ada beban untuk mengembalikan modal.

"Kami ingin ketika terpilih hanya berutang kepada rakyat. Rakyat tidak harus dibayar dengan uang, tapi hanya butuh prestasi. Janji politik dibayar," ujar Ali.

Ali menegaskan slogan 'Politik Tanpa Mahar' bukanlah pencitraan Partai Nasdem saja, melainkan merupakan syarat wajib bagi seluruh kader dalam berpolitik.

"Ini (berpolitik tanpa mahar) bukan hal mudah pastinya bahwa melahirkan kepercayaan masyarakat. Kalau tidak hari ini kapan kita mulai? Kalau semua ditakutkan hanya karena sulit ya kita tidak masalah, jangan berfikir hasil, tapi ke depannya," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya