Berita

Foto:Net

Politik

Politik Uang Merajalela, Korupsi Akan Meningkat Dan Mencapai Puncaknya

SENIN, 09 DESEMBER 2019 | 11:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Legal Culture Institue (LeCI) melakukan riset tentang partisipasi korupsi pada pemilihan kepala derah (Pilkada) tahun 2018. Hasilnya, lemahnya sistem integritas nasional demokrasi yang belum terkonsolidasi membuat subur praktik korupsi di Indonesia.

"Aktor-aktor yang bermain dalam korupsi politik masih sama, namun menebarkan dampak yang negatif kepada masyarakat sebagai pelaku utama demokrasi," ungkap Direktur Eksekutif LeCI M. Rizqi Azmi menyikapi peringatan hari antikorupsi se-dunia yang jatuh pada hari ini, Selasa (9/12).

Menurut Azmi, aktor-aktor yang paling berperan dalam pilkada sebagian besar dibackingi pelaku bisnis skala besar. Hal itu merujuk daftar orang yang ditangkap KPK melibatkan unsur kepala daerah kerap berkolusi dengan pengusaha.


"Dengan persentasi di atas 30 persen adalah kandidat dan pelaku bisnis dimana hal ini akan sinkron dengan pelaku-pelaku yang ditangkap KPK yaitu gubernur, bupati, walikota dan pelaku bisnis" kata Azmi.

Bahkan, kata Azmi, negara yang mengalami transisi demokrasi politik dan ekonomi adalah negara yang paling korup. Hal itu disinyalir ketika kendali otoriter dihancurkan melalui liberalisasi ekonomi dan politik. Sementara check and balance belum terbentuk sempurna.

"Maka tingkat korupsi akan meningkat dan mencapai puncaknya," tegas Azmi.

Dia menuturkan, baru-baru ini di saat pejabat BUMN kedapatan melanggar kewenanganya dan melakukan dugaan pelanggaran karena telah menyelundupkan barang ilegal berupa onderdail Harley Davidson dan speda lipat Brompton.

Belum lagi, lanjut dia, grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap narapidana kasus korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

"Dalam negara demokrasi baru seperti Indonesia walau sudah 21 tahun, peran donor politik sangat besar, baik individual maupun bisnis. Kemudian semua orang bebas berkomunikasi menentukan keinginan masing-masing dan ditambah daya rusak mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam money politic," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya