Legal Culture Institue (LeCI) melakukan riset tentang partisipasi korupsi pada pemilihan kepala derah (Pilkada) tahun 2018. Hasilnya, lemahnya sistem integritas nasional demokrasi yang belum terkonsolidasi membuat subur praktik korupsi di Indonesia.
"Aktor-aktor yang bermain dalam korupsi politik masih sama, namun menebarkan dampak yang negatif kepada masyarakat sebagai pelaku utama demokrasi," ungkap Direktur Eksekutif LeCI M. Rizqi Azmi menyikapi peringatan hari antikorupsi se-dunia yang jatuh pada hari ini, Selasa (9/12).
Menurut Azmi, aktor-aktor yang paling berperan dalam pilkada sebagian besar dibackingi pelaku bisnis skala besar. Hal itu merujuk daftar orang yang ditangkap KPK melibatkan unsur kepala daerah kerap berkolusi dengan pengusaha.
"Dengan persentasi di atas 30 persen adalah kandidat dan pelaku bisnis dimana hal ini akan sinkron dengan pelaku-pelaku yang ditangkap KPK yaitu gubernur, bupati, walikota dan pelaku bisnis" kata Azmi.
Bahkan, kata Azmi, negara yang mengalami transisi demokrasi politik dan ekonomi adalah negara yang paling korup. Hal itu disinyalir ketika kendali otoriter dihancurkan melalui liberalisasi ekonomi dan politik. Sementara
check and balance belum terbentuk sempurna.
"Maka tingkat korupsi akan meningkat dan mencapai puncaknya," tegas Azmi.
Dia menuturkan, baru-baru ini di saat pejabat BUMN kedapatan melanggar kewenanganya dan melakukan dugaan pelanggaran karena telah menyelundupkan barang ilegal berupa onderdail Harley Davidson dan speda lipat Brompton.
Belum lagi, lanjut dia, grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap narapidana kasus korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun.
"Dalam negara demokrasi baru seperti Indonesia walau sudah 21 tahun, peran donor politik sangat besar, baik individual maupun bisnis. Kemudian semua orang bebas berkomunikasi menentukan keinginan masing-masing dan ditambah daya rusak mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam
money politic," pungkasnya.
