Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali/Ist
Partai Nasdem memiliki slogan "politik tanpa mahar" yang menjadi haluan dalam berdemokrasi di Indonesia. Kalimat itu ternyata mempunyai makna mendalam. Haluan itu tercipta bukan untuk pencitraan, melainkan hal yang diserap dari keluh kesah masyarakat terkait dengan politik yang diidentikkan dengan uang.
"Itu lahir dari riset, dari penelitian terkait harapan masyarakat terhadap partai politik, salah satunya lahirlah itu, politik tanpa mahar. Jadi bukan untuk pencitraan bagi NasDem, melainkan sebagai tuntutan rakyat Indonesia," jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali di sela-sela kunjungan safari konsolidasi Partai Nasdem di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (8/12)
Menurutnya, Nasdem tetap berkomitmen membangun demokrasi tanpa mahar politik. Mahar politik dinilai menjadi salah satu pemicu munculnya praktik korupsi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik.
"Partai Nasdem lahir di era reformasi dan tetap berkomitmen untuk membangun demokrasi di Indonesia lebih baik tanpa adanya mahar politik," tegasnya.
Menyongsong Pilkada serentak 2020 mendatang, ada sekitar 200 daerah yang bakal menggelar pilkada dan Nasdem kembali mengingatkan tentang dampak buruk akibat praktik mahar politik.
Ahmad Ali menegaskan momen Pilkada adalah batu loncatan bagi Nasdem untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kiprah partai melalui edukasi politik yang sehat.
"Untuk mendapat rekomendasi Nasdem para bacalon kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak perlu berkenalan dengan wakil ketua umum atau pengurus DPP Nasdem lainnya. Tidak juga harus datang membawa sekoper uang karena hal itu tidak menjadi syarat Partai Nasdem," ujarnya.
Nasdem akan menyaring calon kepala daerah melalui hasil survei dari 8 lembaga survei. Dari hasil itu, dipilih untuk diberikan rekomendasi usungan partai berdasarkan kriteria yang diharapkan masyarakat. Calon kepala daerah yang diusung adalah putera terbaik, tidak mesti kader partai.
"Kita bisa membaca keinginan publik lewat lembaga survei. Jika sudah tahu tidak berpotensi jangan kita paksakan," tuturnya.
Oleh sebab itu, Nasdem berkomitmen tetap konsisten menolak mahar politik meski itu dianggap wajar.
Ahmad Ali menambahkan bagi bakal calon bupati, walikota, dan gubernur yang melamar ke Nasdem agar sejak dini menyiapkan gagasan perubahan demi mensejahterakan masyarakat.
Dia meyakini, kepala daerah yang lahir dari kontestasi Pilkada tanpa mengumbar mahar politik akan membawa perubahan besar, dan tak rentan melakukan korupsi saat menjabat nanti.
Safari konsolidasi Partai Nasdem etape pertama itu meliputi seluruh provinsi di Pulau Kalimantan. Sebelum ke Kalimantan Timur, rombongan DPP Partai Nasdem yang dipimpin Ahmad Ali itu telah berkunjung ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya akan menggelar agenda konsolidasi bersama kader NasDem di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.
Selain Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, pengurus DPP Partai Nasdem yang mengikuti safari konsolidasi diantaranya Ketua DPP bidang Organisasi dan Keanggotaan Rusdi Masse, Ketua DPP bidang Media dan Komunikasi Publik Charles Meikyansah, Ketua Teritori Partai Nasdem Kalimantan Syarif Abdullah Alkadrie, serta Ketua Umum DPP Garnita Malahayati Indira Chunda Thita.
Agenda safari konsolidasi itu digelar menindaklanjuti hasil Kongres Partai Nasdem ke-II di Jakarta yang menargetkan Partai Nasdem tampil sebagai pemenang di Pemilu 2024 mendatang.
