Berita

Tangkapan layar soal perpanjangan izin FPI/Net

Politik

Hoax Kabar Penghentian Izin FPI Merajalela

MINGGU, 08 DESEMBER 2019 | 21:31 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Belakangan, beredar kabar surat keterangan terdaftar (SKT) untuk Front Pembela Islam (FPI) tidak diperpanjang.

Berdasarkan tangkapan layar sebuah pemberitaan yang beredar, disebutkan izin ormas pimpinan Ahmad Sobri Lubis ini tak diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Final, Mendagri Tito Karnavian & Menkopolhukam Mahfud MD Akhirnya Sepakat Tidak Perpanjang Izin SKT FPI," bunyi judul tangkapan layar artikel yang beredar luas, Minggu (8/12).


Berdasarkan penelusuran Kantor Berita Politik RMOL, artikel tersebut sudah beredar sejak beberapa hari belakangan. Bahkan penyebarannya tak hanya dilakukan oleh satu situs meski dengan judul yang sama.

Judul tersebut tentu membuat publik bertanya-tanya mengingat saat ini pemerintah masih melakukan kajian mendalam soal izin perpanjangan FPI.

Ditelusuri lebih lanjut, artikel tersebut juga sudah diinformasikan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemkominfo). Melalui situs Kominfo.go.id, artikel tersebut dikategorikan disinformasi.

"Faktanya artikel tersebut mengutip dari nasional.kompas.com tanggal 29 November 2019 dengan judul artikel "Mahfud MD: Perpanjangan Izin FPI Belum Bisa Dikeluarkan", kemudian dibuat judul yang berbeda. Pada intinya terkait perpanjangan ijin FPI adalah belum diperpanjang bukannya tidak diperpanjang. Judul yang digunakan oleh situs tersebut adalah clickbait," demikian pernyataan Kominfo.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya