PPP Jakarta Usul UU DKI Direvisi, Gubernur Tak Lagi Dipilih Rakyat

Muncul aspirasi untuk melakukan revisi UU 29/2007 tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abdul Aziz menyebut, revisi tersebut perlu untuk memperkuat Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi menyusul rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur.

Pada revisi UU 29/2007 mendatang, walikota dan bupati di Provinsi Jakarta diharapkan dipilih langsung warga Jakarta. Sementara gubernur cukup dipilih pemerintah pusat karena berfungsi sebagai administrator dan wakil pemerintah pusat di Jakarta.

"Sistem otonomi saat ini dimodifikasi dengan menempatkan otonominya pada tingkat kota/kabupaten dan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat (bukan kepala daerah) yang memiliki kewenangan administrasi mengoordinasikan kawasan Jakarta sebagai kawasan khusus," kata Aziz saat membuka acara Mukerwil DPW PPP Jakarta, Minggu (8/12).

Azis menyebut pemerintah pusat dan Jakarta perlu bertindak cepat menciptakan sistem yang lebih sistematis, inovatif dan kreatif agar Jakarta mampu bersaing sebagai pusat ekonomi dan bisnis.

"Segera dilakukan penataan ulang sistem pemerintahan dan birokrasi yang lebih efektif dan efisien sebagai kawasan bisnis dan segala bentuk perundangan yang dibutuhkan di mana hal ini berbarengan dengan rencana pembahasan regulasi yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibukota NKRI," tambah Aziz.

Aziz meyakini perubahan UU tidak akan mengurangi keistimewaan Jakarta. Sebab kota ini akan menjadi kota terpenting di Indonesia karena akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sudah banyak contoh negara yang sukses memindahkan ibukota mereka dengan tetap menjadi kota yang lama sebagai kota terpenting sekaligus menjadi magnet pertumbuhan ekonomi," pungkas Aziz.