Berita

Menkeu Sri Mulyani/Net

Bisnis

Diingatkan Tapi Tak Digubris, Sri Mulyani Malah Sebut Pakar Tak Bisa Prediksi Ekonomi Global

JUMAT, 06 DESEMBER 2019 | 01:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tentang kondisi ekonomi global yang sulit diprediksi oleh pembuat kebijakan hingga pakar. Saat itu, Sri menilai pakar terlalu pesimis.

Alih-alih menyalahkan para pakar, justru Sri Mulyani lah yang enggan mendengarkan masukan dari pakar sejak tiga tahun lalu untuk meyikapi tantangan ekonomi ini.

Begitu ditegaskan Ekonom INDEF Bhima Yudhistira saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Kamis (5/12).


"Kita sudah ingatkan sejak 3 tahun lalu bahwa akan terjadi gejolak ekonomi. Jadi kami kurang sepakat kondisi ekonomi tidak bisa diprediksi. Yang ada pemerintah kurang mendengar masukan pengamat (ekonomi) yang objektif," tegas Bhima.

Sebelumnya, Sri Mulyani berdalil bahwa imbas dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China kepada negara-negara berkembang sedikit banyaknya akan mengakibatkan ketidak pastian ekonomi global. Termasuk, Indonesia akan terkena dampaknya.

Terlebih, kata Sri Mulyani, soal pattern (pola) dan frekuensi yang saat ini terjadi membuat kondisi ekonomi sulit diprediksi.

Bhima menegaskan, pihaknya telah mengingatkan pemerintah sejak jauh-jauh hari soal potensi gejolak ekonomi yang bakal terjadi di masa depan. Namun, pemerintah tak pernah menggubris.

"Indikasi tutup nya beberapa retail besar, turunnya penjualan kendaraan bermotor dan konsumsi yang melambat. Itu sinyal akan terjadi tsunami ekonomi. Tapi saran kami kurang didengar, jelang Pemilu pemerintah malah gembar gemborkan ekonomi Indonesia kuat. Padahal keropos," tuturnya.

Lebih lanjut, Bhima menyebut Menkeu dua periode itu seolah tidak memiliki kepekaan terhadap potensi krisis ekonomi sama sekali.

"(Sri Mulyani) tidak ada senses of crisis," tandasnya.  

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya