Pemerintah siap membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) di Jawa Barat. Harus diakui, Jabar menempati urutan terakhir dalam perolehan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jabar, Muhammad Nizar mengatakan, hal itu dianggap kontradiktif dengan keadaan yang sebenarnya di mana Jabar selalu menjadi tolok ukur keberhasilan kepemudaan di Indonesia. Namun menurutnya, buruknya perolehan IPP itu harus disikapi dengan bijaksana, dijawab melalui program dan kegiatan yang nyata dan dapat mengakslerasi pembangunan kepemudaan dan berdampak positif terhadap perhitungan IPP.
"Kami yakin LKPK yang merupakan amanat UU dan Perda ini dapat dilaksanakan dengan baik di Jawa Barat. Membuktikan bahwa kegagalan di daerah lain tidak akan terjadi di Jawa Barat. Kami berharap LPKP dapat menjadi program yang dapat mendongkrak angka IPP secara siginifkan," ujar Nizar dalam diskusi penyusunan peraturan gubernur tentang mekanisme, organisasi, dan tata kerja LPKP Jabar, di Kota Bandung pada pekan lalu.
Ketua DPD KNPI Jabar, Rio F. Wilantara mengatakan bahwa satu sampai dua tahun ke depan Jabar akan mengalami bonus demografi dimana angkatan usia produktif (16-30 tahun) akan lebih besar dibanding dengan angkatan sebelum dan sesudahnya.
"Demografi Jawa Barat saat ini sudah menyentuh angka 50 juta penduduk. Begitu gemuknya. Jangan sampai nanti bonus demografi yang kita alami akan menjadi bencana demografi jika pemerintah tidak mengelolanya dengan baik," ujarnya ketika menyampaikan paparan.
Rio juga mengungkapkan berdasarkan hasil riset tahun 2008, keberhasilan Indonesia selamat dari krisis ekonomi global karena ditopang oleh usaha kecil menengah.
"Pemuda dan UMKM ini akan menjadi aset dan kekuatan bagi Jawa Barat dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Di mana Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara ekonomi terbesar di dunia," tambahnya.
Lebih lanjut, Ketua Tim Perumus LPKP Fajar Arif Budiman menyatakan bahwa LPKP sudah diamanatkan sejak 10 tahun yang lalu. Direktur Eksekutif Poldata tersebut mengemukakan bahwa LPKP tercantum secara eksplisit di dalam Peraturan Daerah (Perda) 8/2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan.
"LPKP adalah amanat undang-undang, terkait dengan pembentukan, strukutur organisasi, mekanisme, dan tata cara telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, Menpora saja tidak mampu untuk menolak pembentukan LPKP. Penyelenggaraan LPKP adalah kewajiban pemerintah," tuturnya.
Fajar menambahkan, kajian mengenai LPKP sudah dilaksanakan sejak dua tahun yang lalu melibatkan banyak ahli dan banyak studi. Jadi jelas dia, secara akademis LPKP sudah siap diluncurkan. Sisanya adalah keputusan politik dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Hal ini sejalan dengan pendapat Sekretaris Komisi V DPRD Jabar, Mathius Tandiontong. Menurutnya, tentang LPKP ini dirasa perlu didorong agar tujuannya bisa tercapai.
"Kita juga dorong perusahaan BUMN di Jawa Barat untuk bisa berkontribusi dan mendukung LPKP dalam bentuk CSR atau PKBL," tutup Mathius.
